Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

SILPA APBN 2025 Tembus Rp255,5 Triliun, Ini Respon Banggar

📅 Rabu, 22 Jul 2026, 22:48 WIB | Oleh: Tim Redaksi
SILPA APBN 2025 Tembus Rp255,5 Triliun, Ini Respon Banggar Doc: istimewa
Ket. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan, angka SILPA tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Banggar bersama Menteri Keuangan dalam rapat evaluasi semester APBN

JAKARTA- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBN 2026 yang mencapai Rp255,5 triliun pada laporan semester pemerintah. Nilai tersebut dinilai jauh di atas tren SILPA pada tahun-tahun sebelumnya dan perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi beban fiskal.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan, angka SILPA tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan Banggar bersama Menteri Keuangan dalam rapat evaluasi semester APBN. "Concern kami yang pertama adalah SILPA sebesar Rp255,5 triliun. Selama saya di Banggar 11 tahun, biasanya rata-rata SILPA itu sekitar Rp70 triliunan. Sekarang mencapai Rp255,5 triliun dan ini belum pernah terjadi," ujar Said saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7) dikutip dari laman resmi DPR RI.

Menurut Legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu, besarnya SILPA mengindikasikan adanya pembiayaan dan investasi pemerintah yang belum terealisasi secara optimal pada semester pertama. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengurangi efektivitas APBN apabila hingga akhir tahun anggaran dana tersebut tetap tidak dimanfaatkan.

Ia menilai dana yang menganggur justru berpotensi menjadi beban negara karena tetap menanggung biaya bunga utang. "Kalau pembiayaan dan investasi itu tidak dieksekusi sampai semester kedua, maka dana tersebut tidak produktif. Padahal Rp255,5 triliun itu kalau tidak dipergunakan pemerintah akan menjadi beban bunga sekitar 7,2 persen," tegasnya.

Karena itu, Banggar meminta pemerintah menjelaskan penyebab lambatnya realisasi pembiayaan dan investasi serta memastikan anggaran dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami ingin mengetahui sampai sejauh mana program pembiayaan dan investasi dilakukan pemerintah. Jangan sampai uang yang sudah disiapkan justru menjadi beban karena tidak dimanfaatkan," pungkasnya. 

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Bioetanol Indonesia Mau Digenjot, Mentan Bidik Investasi BUMN dan Swasta
    Potensi penghematan devisa negara hingga mencapai Rp500 triliun ...
  • Pertamina dan Jababeka Berkolaborasi Menuju Kawasan Hijau dan Nol Emisi
    Melihat tren positif pemasangan infrastruktur panel surya yang ...
  • Kemenperin Pacu Industri Halal Tembus Pasar Global Lewat Halal Indo 2026
    Langkah mendorong penyerapan 60 persen vendor lokal di ...
  • Bukan Sekadar Ekspor, Industri Pangan Indonesia Kejar Posisi di Rantai Nilai Global
    Ulasan yang sangat komprehensif mengenai posisi manufaktur Indonesia ...
  • Industri Besar di Kaltim Didorong Wajib Serap 60 Persen Vendor dan UMKM Lokal.
    Langkah Komisi VII DPR RI dalam mendorong regulasi ...
Advertisement
Puncak Peringatan HUT Ke-81 TNI di Monas Dibatalkan

Puncak Peringatan HUT Ke-81 TNI di Monas Dibatalkan

22 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.