Bangun 100 Gudang Baru, Perum Bulog Kucurkan Rp5 Triliun!

JAKARTA – Pembangunan gudang baru oleh Perum Bulog merupakan langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur logistik pangan nasional, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Penambahan kapasitas penyimpanan memungkinkan Bulog lebih optimal dalam menyerap hasil panen saat produksi melimpah dan menyalurkannya kembali saat pasokan menurun.

Secara analitis, keberadaan gudang yang memadai juga mengurangi risiko kehilangan pascapanen serta meningkatkan efisiensi distribusi antarwilayah.

Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada manajemen stok, integrasi data, serta koordinasi distribusi, agar investasi infrastruktur ini benar-benar berdampak pada ketahanan pangan dan stabilitas harga di tingkat konsumen.

Perum Bulog menyebut anggaran pembangunan 100 gudang baru atau infrastruktur pascapanen mencapai sekitar Rp5 triliun sebagai bagian dari penguatan sistem pangan nasional.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, pembangunan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2026.

“Untuk anggaran totalnya adalah Rp5 triliun. Secara garis besar, untuk infrastruktur utamanya sekitar Rp4,4 triliun, sedangkan untuk mekanisasi dan otomatisasi serta IT sekitar Rp0,56 triliun,” kata Ahmad Rizal di Jakarta, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan, pembangunan akan dilakukan di 92 kabupaten sebagai bagian dari penguatan sistem pascapanen nasional.

Menurut dia, program tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pengelolaan hasil panen sekaligus memperkuat ketahanan pangan.

Ia menambahkan, pembangunan tersebut masih berada dalam tahap perencanaan sebelum masuk ke tahap konstruksi.

“Langkah kami berikutnya adalah menyiapkan studi kelayakan, baik yang sederhana maupun yang lengkap, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk kampus dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN),” ujarnya.

Selain itu, Bulog juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mendapatkan pertimbangan teknis sesuai karakteristik wilayah.

Menurut Ahmad, evaluasi terhadap kelayakan finansial serta penggunaan dana investasi pemerintah juga menjadi bagian penting sebelum proyek dijalankan.

“Kalau ketiga unsur ini sudah terpenuhi, baru kami laporkan kepada Pak Menko Pangan untuk mendapatkan pengesahan secara resmi dan dapat segera dibangun,” ungkapnya.