Jangan Terlena! Swasembada Pangan Bisa Ambyar Kalau Tak Ada Effort Serius

JAKARTA - Swasembada pangan yang dideklarasikan pemerintah pada 7 Januari 2026 di Karawang memang sudah tercapai lebih cepat dari target empat tahun. Namun mempertahankannya jauh lebih sulit dan butuh effort besar.

Hal itu ditegaskan Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Kementan, Ladiyani Retno Widowati, dalam Diskusi Publik Agripulse bertema "Dua Tahun Transformasi Pertanian Era Prabowo" di Jakarta, Rabu (21/10).

"Untuk mencapai swasembada pangan tak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu juga untuk mempertahankan dan melanjutkan capaian tersebut dibutuhkan kerja keras antar stakeholder," kata Retno.

Menurut Retno, swasembada pangan berkelanjutan butuh effort dari hulu ke hilir. Kementan mendorong sejumlah program solusi cepat, mulai dari penggunaan benih unggul, revitalisasi pupuk, pompanisasi, optimalisasi lahan, cetak sawah, rehabilitasi irigasi, pelibatan petani milenial, hingga transformasi pertanian tradisional ke modern.

Kebijakan yang langsung menyentuh petani seperti menurunkan harga pupuk bersubsidi 20 persen, memperpendek rantai pasok pupuk, menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kg dan jagung Rp5.500 per kg, dinilai menjadi kunci peningkatan produksi.

"Bantuan langsung ke on farm akan mendorong peningkatan produktivitas petani," ujarnya.

Retno menegaskan, Ditjen Tanaman Pangan masih menjadikan komoditas padi sebagai prioritas utama penyokong swasembada pangan berkelanjutan, disusul jagung, kedelai dan 8 komoditas unggulan lainnya seperti cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur, bawang merah, dan bawang putih.

Produksi padi pada 2024 tercatat 30 juta ton dan meningkat menjadi 34,69 juta ton pada 2025 atau naik 13,2 persen. Namun dampak perubahan iklim seperti El Nino 2026 membuat luas tanam padi yang ditargetkan 11,3 juta hektare turun sekitar 2,8 persen.

Untuk mengatasi itu, Kementan menerapkan Pertanian Modern - Advanced Agricultural System (PM-ASS). Pola tanam populasi tinggi diterapkan, bantuan benih ditingkatkan dari 25 kg menjadi 70 kg, plus dukungan prasarana pupuk.

"Karena luasannya turun, maka kita genjot produktivitasnya, dengan pola tanaman yang populasinya tinggi. Diharapkan, dengan populasi tinggi, gabahnya atau hasilnya juga tinggi," jelasnya.

Pada 2027, pertanaman padi diperkirakan naik 20 persen. Kementan juga mendorong peningkatan indeks pertanaman, dari yang semula tanam sekali setahun menjadi dua kali, dan dari dua kali menjadi 3-4 kali, disertai cetak sawah dan optimalisasi lahan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A Rozak, yang hadir dalam diskusi itu menegaskan DPR mendukung kebijakan pro petani tersebut.

"Pemerintah harus hadir di tengah petani. Seperti menurunkan harga pupuk bersubsidi dan meningkatkan harga gabah adalah kebijakan untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi," kata Hanan.