Tembus 1,7 Juta Unit, Program 3 Juta Rumah Kebut Target - Bedah Rumah Naik 9 Kali Lipat

JAKARTA-Program 3 Juta Rumah ngebut. Hingga 15 Oktober 2026, pembangunan dan peningkatan kualitas rumah tembus 1.790.081 unit di seluruh Indonesia.

Capaian itu disampaikan dalam rapat evaluasi kinerja di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Dari total 1,7 juta unit tersebut, rinciannya 1.103.918 unit rumah baru dan 686.163 unit perbaikan rumah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan capaian ini adalah hasil kerja kolektif. Ia menyoroti lonjakan drastis Program Bedah Rumah sebagai bukti skala kerja yang meningkat tajam.

"Pada 2025 target Bedah Rumah hanya 45.000 rumah, di 2026 naik jadi 400.000 unit," ujar Maruarar.

"Capaian ini bukan hasil kerja satu atau dua orang, tetapi ada doa, keringat, perjuangan, dan pengorbanan seluruh pegawai Kementerian PKP," tegasnya.

Untuk jalur APBN Kementerian PKP, capaian tercatat 62.579 unit pada 2025 dan melonjak menjadi 236.300 unit pada 2026. Program ini meliputi bedah rumah, pembangunan rusun dan rumah khusus, penataan kawasan kumuh, serta bantuan PSU.

Sementara jalur di luar APBN PKP yang melibatkan K/L, Pemda, perbankan, dan pengembang justru menjadi penopang utama. Capaiannya 789.831 unit pada 2025 dan 701.371 unit pada 2026.

Dukungan pembiayaan juga pecah rekor. Penyaluran rumah subsidi lewat FLPP pada 2025 mencapai 278.868 unit, tertinggi sepanjang sejarah sejak 2010. Hingga Oktober 2026, sudah tersalur 187.259 unit dari target 350.000 unit tahun ini. Bank BTN menjadi penyalur tertinggi.

Realisasi Kredit Program Perumahan (KPP) juga tembus Rp28,164 triliun, terdiri Rp9,5 triliun untuk supply dan Rp18,6 triliun untuk demand.

Dari sisi anggaran, realisasi APBN Kementerian PKP per 23 Oktober 2026 mencapai 68,83 persen tanpa tambahan anggaran belanja (ABT), dan 58,33 persen jika dihitung dengan ABT untuk huntap.

Kinerja balai pun dievaluasi. Tiga balai dengan penyerapan tertinggi adalah BP3KP Jawa III, Sulawesi III, dan Sumatera IV. Sementara BP3KP Nusa Tenggara I, Jawa II, dan Jawa IV diminta kebut penyerapan.

Maruarar mengingatkan, target besar harus diimbangi integritas.

"Target kita memang besar dan kepercayaan yang diberikan juga besar. Saya minta seluruh jajaran tetap menjaga integritas, bekerja dengan penuh tanggung jawab," pungkasnya.

Kementerian PKP juga memperkuat sertifikasi tanah gratis bagi MBR melalui koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.