Mudik Aman, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Moda Transportasi Selain Motor

BEKASI — Komisi V DPR mengimbau pemudik untuk beralih dari kendaraan roda dua dan memanfaatkan moda transportasi umum, termasuk program mudik gratis (Motis) yang telah disediakan oleh pemerintah, untuk menekan angka kecelakaan yang kerap terjadi di masa mudik Lebaran.

​Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, usai meninjau kesiapan layanan angkutan mudik di Stasiun Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (12/3), mengatakan, jaminan keselamatan masyarakat harus diwujudkan lewat fasilitas yang mudah diakses.

"Keselamatan ini harus jadi perhatian semua pihak, termasuk di dalamnya terkait dengan meningkatkan subsidi bagi penyelenggaraan mudik supaya masyarakat bisa mengakses secara mudah berbagai kemudahan yang difasilitasi oleh pemerintah," ujar Huda dikutip dari Parlementaria.

Ia mengatakan, pihaknya tidak bermaksud melarang masyarakat menggunakan motor. Namun, ia mendorong agar pemerintah dapat memfasilitasi konversi pemudik motor ke angkutan massal secara masif.

"Kita tidak melarang, kita mendorong pemerintah sebanyak-banyaknya bisa mengkonversi. Yang tadinya mau pakai motor tapi difasilitasi pemerintah melalui moda gratis, semangatnya itu. Karena itu program motor angkut gratis (motis) melalui kereta api termasuk kapal laut ini mohon agar bisa dimanfaatkan," tambahnya.​

Selain kesadaran masyarakat untuk beralih moda transportasi, jaminan keselamatan ini juga sangat bergantung pada sinergi lintas sektoral. Anggota Komisi V DPR RI, Fadholi, menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci suksesnya penyelenggaraan mudik yang aman.​

"Komisi V sudah mengadakan rapat secara terpadu dengan seluruh stakeholders, baik kepolisian, Basarnas, Kementerian PU, Kemenhub, dan BMKG. Masing-masing sudah mengambil jalan yang bagus, dan tidak kalah pentingnya adalah melakukan koordinasi dengan kepala daerah," tegas Fadholi.
​

Melengkapi hal tersebut, Huda juga mengingatkan agar Pemerintah Daerah secara aktif turun tangan mengontrol jalur-jalur darat yang rawan menimbulkan masalah keamanan dan kemacetan.
​

"Sinergi dengan kepala daerah menjadi sangat penting dalam rangka memastikan alur jalan perlintasan yang akan dipakai mudik bisa terkontrol secara baik. Mulai dari pasar tumpah, tempat wisata, dan seterusnya termasuk perlintasan sebidang dari semua ruas rel kereta api kita," ujarnya.