Gebrakan Gubernur Papua, Rombak Besar-besaran Pejabat BKD Demi Sapu Bersih ASN Nakal

JAYAPURA - Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri melakukan perombakan signifikan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dengan melantik 36 pejabat baru di Kantor Gubernur, Kota Jayapura, Rabu (18/2).

Langkah strategis yang menyasar 24 pejabat struktural dan 12 pejabat fungsional ini menjadi sinyal kuat upaya pembersihan dan penertiban aparatur sipil negara (ASN), terutama di tubuh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Fakhiri menegaskan bahwa rotasi ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan transformasi "Papua Cerah" melalui pelayanan publik yang lebih transparan, responsif, dan akuntabel.

"Para pejabat yang dilantik ini terdiri atas 24 pejabat struktural dan 12 pejabat fungsional," katanya usai pelantikan di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Papua, Rabu (18/2).

Fakhiri menegaskan pelantikan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan agar berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Pelantikan ini harus dimaknai sebagai langkah untuk mewujudkan visi transformasi Papua Cerah, yaitu Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk itu seluruh pejabat yang dilantik memperkuat koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah kabupaten dan kota, serta para pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

"Apalagi kami saat ini sedang berupaya menertibkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintahan setempat," katanya lagi.

Dia menambahkan bahwa paling banyak perombakan terjadi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Papua. Sehubungan itu, ia berharap agar para pejabat tersebut agar bekerja secara jujur dan profesional dalam melayani administrasi kepegawaian.

"Seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua harus mampu bekerja lebih cepat, responsif, dan transparan dalam menjawab kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Dia menjelaskan peningkatan kualitas pelayanan publik bukan hanya sebatas program administratif, melainkan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan visi transformasi Papua Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.

"Kami optimistis dengan komitmen dan sinergi seluruh pihak, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan," katanya.