Akhirnya, Ada Opsi Penutupan Bandung Zoo. Tapi Jangan Korbankan Hewan-hewan

BANDUNG – Setelah kisruh yang telah berjalan lama melingkungi kebun binatang, Bandung Zoo, muncul opsi penutupan destinasi wisata di Kota Bandung tersebut. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membuka opsi penutupan operasional Kebun Binatang Bandung (Bandung Zoo) seiring pembahasan bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dan pemerintah pusat terkait masa depan kawasan tersebut. Namun, terpenting jangan mengorbankan binatang-binatangnya.

“Apakah tetap menjadi kebun binatang dengan konsep seperti sekarang, dengan konsep yang berbeda, atau bahkan bukan kebun binatang,” ujar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam keterangan yang diterima di Bandung, Selasa.

Farhan menjelaskan pembahasan tersebut dilakukan secara hati-hati karena menyangkut kewenangan lintas instansi. Ia menambahkan aset Kebun Binatang Bandung merupakan milik Pemkot Bandung, sementara pengawasan satwa dilindungi berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Satwa-satwa dilindungi merupakan titipan negara dan makanannya masih ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat,” kata Farhan. Ia menegaskan selama proses pembahasan berlangsung, Kebun Binatang Bandung tetap difungsikan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dapat diakses masyarakat dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

“Sekarang tetap menjadi ruang terbuka hijau untuk publik. Di dalamnya ada satwa-satwa dilindungi yang kita jaga bersama. Masyarakat masih bisa berkunjung selama mengikuti peraturan keluar-masuk,” ucap Farhan. Menurutnya, hingga kini belum ada keputusan final terkait opsi yang akan dipilih. Seluruh alternatif masih terbuka dan masih dalam tahap kajian bersama. “Belum tahu arahnya ke mana. Ketiganya masih terbuka. Targetnya paling lama dalam dua bulan ke depan sudah ada keputusan bersama,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Hentikan Pembangunan Perumahan

Sementara itu,  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, Jawa Barat, menghentikan sementara pembangunan perumahan di Sukanagara menyusul keresahan warga setempat terkait potensi dampak lingkungan dan risiko tanah longsor di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Ruli Hadiana dalam keterangannya di Bandung, Selasa, mengatakan penghentian sementara dilakukan untuk meninjau ulang dokumen perizinan serta mengecek langsung kondisi lahan di lapangan.

"Kami menganalisis memang perizinannya lengkap ya. Namun, kami sudah memohon kepada pihak pengembang menghentikan dulu sementara kegiatan fisik. Bukan untuk mencabut, tetapi menghentikan kegiatan sementara selama peninjauan ulang itu dilakukan oleh kami," katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa pihaknya menetapkan waktu sekitar dua minggu untuk segera meninjau ulang izin perumahan dengan mengundang ahli tata lingkungan.

Adapun data perumahan yang dirilis melalui Portal Satu Data Kabupaten Bandung mencatat 949 unit rumah berada di kawasan Bukit Sukanagara Resort di wilayah Soreang.

"Kita seizin pimpinan juga sama-sama melakukan tinjauan ulang. Kita juga menggunakan drone (robot terbang) serta mengundang ahli tata lingkungan supaya memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi lokasi dan hasil yang jernih," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Akhiri Hailuki mengatakan bahwa pihaknya akan memantau proses evaluasi izin yang sedang dilakukan terhadap perumahan tersebut.