Daerah Diminta Siapkan Anggaran untuk Menangani Penyakit TBC

JAKARTA – Beban daerah bertambah lagi. Setelah dikurangi transfer ke daerah, kini harus menyediakan anggaran penanganan TBC. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus memastikan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) terintegrasi masuk dalam perencanaan dan anggaran daerah.

Menurutnya di Gorontalo, Kamis, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan penanggulangan TBC dengan memastikan program tersebut menjadi bagian dari perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah (pemda).

Wamendagri mengatakan integrasi program penanggulangan TBC ke dalam dokumen perencanaan sampai penganggaran daerah penting untuk memastikan program berjalan secara berkelanjutan dan memiliki dukungan sumber daya memadai.

Kemendagri mendukung sepenuhnya program penanggulangan TBC dan selalu bersama-sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), khususnya untuk meyakinkan pemda bahwa program penanggulangan TBC masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),  Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sampai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selain itu masuk dalam  penyusunan rencana aksi daerah dan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB).

"Semua itu merupakan bentuk perhatian secara khusus Kemendagri dalam rangka penanggulangan TBC," kata Wamendagri Akhmad Wiyagus.

Dukungan Kemendagri tidak hanya diarahkan pada aspek kebijakan, kata dia, tetapi juga memastikan pemda memiliki komitmen dalam menerjemahkan program nasional ke dalam kebijakan dan pelaksanaan di daerah.

Wamendagri  juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang ditunjukkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Integrasi berbagai layanan dalam satu kegiatan menunjukkan bahwa koordinasi antarsektor telah berjalan sampai tingkat pelaksana.

“Tadi kita terkejut karena kolaborasi operasionalnya bukan hanya di tataran kita bicara, tetapi di level pelaksana sudah bisa mengeksekusi kalau ada kendala-kendala, khususnya terkait dengan masalah pendataan jadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan Dukcapil, kemudian juga dengan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), karena menyangkut pemberian bantuan dan renovasi perumahan yang sudah terprogram bisa tepat sasaran," katanya.

Kemendagri juga fokus pada pembentukan desa siaga, karena itu menjadi terdepan dan penting dalam intervensi kecamatan.

"Kabupaten juga melakukan secara berjenjang, sehingga akan mempercepat penanggulangan TBC kemudian menurunkan angkanya di Indonesia," kata Wamendagri.

Ia menilai keterlibatan lintas sektor menjadi faktor penting dalam penanggulangan TBC, karena persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan layanan kesehatan.

Aspek kependudukan, kondisi tempat tinggal, ketepatan sasaran bantuan sosial, serta penguatan peran pemerintah sampai tingkat desa, menurutnya, turut berpengaruh terhadap keberhasilan intervensi.