Pos Indonesia Disebut Gagal Bayar Sukuk dan Minta Restrukturisasi

JAKARTA — Kabar mengenai kondisi keuangan PT Pos Indonesia (Persero) kembali menjadi sorotan setelah akun X @profesor_saham baru-baru ini mengunggah informasi mengenai persoalan pembayaran sukuk perusahaan pelat merah tersebut.

Dalam unggahannya, akun tersebut menulis:

“Pos Indonesia fails to pay sukuk worth Rp 24 billion 

Pos Indonesia requests restructuring in seneral meeting of shareholders ."

Atau "Pos Indonesia gagal membayar sukuk senilai  24 miliar rupiah. Pos Indonesia meminta restrukturisasi dalam rapat umum pemegang saham".

Di balik unggahan singkat tersebut, terdapat persoalan keuangan yang jauh lebih besar.

Pos Indonesia memang sempat mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran imbal hasil sukuk senilai sekitar 24,11 miliar rupiah pada Juli 2026.

Yang membuat persoalan ini menjadi perhatian bukan semata nominalnya. Perusahaan akhirnya harus membawa persoalan tersebut ke meja pemegang sukuk untuk mendapatkan persetujuan restrukturisasi.

Pembayaran yang tertunda

Kewajiban yang menjadi sorotan adalah pembayaran imbal jasa keenam Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri A, B dan C. Pembayaran seharusnya dilakukan pada 7 Juli 2026, dengan nilai sekitar 24,11875 miliar rupiah.

Namun ketika tanggal pembayaran tiba, Pos Indonesia tidak memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Dalam keterbukaan informasinya, perusahaan menjelaskan persoalan itu secara sederhana: kondisi kas tidak memungkinkan pembayaran dilakukan sesuai jadwal.

Pos Indonesia kemudian mengajukan penundaan pembayaran kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI.

Situasi tersebut segera menarik perhatian pasar karena menyangkut kemampuan salah satu BUMN tertua di Indonesia dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

Namun persoalan itu tidak berlangsung tanpa penyelesaian. Pada 24 Juli 2026, Pos Indonesia akhirnya menyelesaikan pembayaran yang sebelumnya tertunda, termasuk kompensasi atas keterlambatan.