Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan

Saat Kebijakan Sosial Tergelincir: Kasus Korupsi Pengadaan Mukena dan Sarung 2024

📅 Kamis, 08 Jan 2026, 12:14 WIB | Oleh:

Pertama, pembaruan standar satuan harga harus menjadi kewajiban tahunan, bukan formalitas. Pemerintah daerah perlu membangun basis data harga yang dinamis dan dapat diakses lintas perangkat daerah, sehingga survei pasar tidak dilakukan secara tertutup dan repetitif.

Kedua, pemisahan peran antara pengusul anggaran, pelaksana program, dan pengawas harus diperjelas. Dana pokok pikiran memerlukan mekanisme pengamanan ekstra, termasuk transparansi publik sejak tahap perencanaan.

Publik berhak tahu aspirasi apa yang diterjemahkan menjadi program? Siapa pelaksananya, dan bagaimana proses pengadaannya?

Ketiga, penguatan pengawasan internal menjadi keniscayaan. Inspektorat daerah tidak cukup hanya hadir di akhir sebagai penghitung kerugian negara. Pengawasan harus bergeser ke hulu, mendampingi sejak perencanaan dan penyusunan harga. Pendekatan ini bukan untuk menghambat, tetapi untuk mencegah kesalahan sejak awal.

Keempat, literasi integritas bagi aparatur dan wakil rakyat perlu ditingkatkan. Korupsi sering kali tidak berangkat dari niat jahat semata, tetapi dari normalisasi praktik keliru yang diwariskan dari tahun ke tahun.

Pendidikan etika jabatan, konflik kepentingan, dan tanggung jawab publik harus menjadi bagian dari budaya birokrasi.

Kasus korupsi pengadaan mukena di Lombok Barat adalah cermin. Ia memantulkan wajah tata kelola yang masih perlu dibenahi, tetapi juga membuka peluang perbaikan.

Persidangan yang akan berlangsung bukan hanya arena pembuktian hukum, melainkan momentum refleksi kebijakan.

Agar mukena kembali menjadi simbol kesucian niat, bukan catatan kelam anggaran, negara harus memastikan bahwa setiap kebijakan sosial dijalankan dengan akal sehat, nurani, dan sistem yang berintegritas.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google

Proyek Strategis Diharapkan Majukan Papua Selatan

1 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Proyek Strategis Diharapkan...

Bolaang Mongondow Diguncang Gempa 5,7 Magnitudo

1.5 jam yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Bolaang Mongondow Diguncang...
Olahraga
Veda Ega Start  di Posisi K...
Daerah
Mahasiswa ITS Kembangkan Al...
  • Hunian Tamiang 4 Ditarget Rampung Juni 2026, Menteri PU Pastikan Tepat Waktu
    Preview komentar:
    Di bukit tempurung,kota kualasimpang,Dana perabot,ekonomi dan jadub aja ...
  • 39,7 Ton Sampah Diangkat dari Kali Sabi Tangerang
    Preview komentar:
    Bukan hanya di C2, C3 juga banyak yg ...
  • Jangan Asal Upload KTP dan NIK! Diskominfo Tangerang Peringatkan Risiko Penyalahgunaan Data.
    Preview komentar:
    Jika Pak RT meminta photovopy KK, guna pendataan, ...
KA Siliwangi Dihentikan Mendadak Usai Gempa Cianjur Magnitudo 3,5

KA Siliwangi Dihentikan Mendadak Usai Gempa Cianjur Magnitudo 3,5

07 Jun 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
Advertisement
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.