Dua Dekade Tanpa Kenaikan, Dirut Transjakarta Angkat Suara Soal Tarif

JAKARTA - Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali menjadi sorotan publik setelah Pemprov Jakarta mengkaji ulang besaran subsidi yang terus menurun setiap tahun. PT Transjakarta menilai penyesuaian tarif merupakan langkah wajar mengingat biaya operasional yang semakin besar dan tarif yang tidak pernah mengalami kenaikan selama dua dekade.

Direktur Utama PT Transjakarta, Welfizon Yuza, mengatakan bahwa tarif Rp 3.500 yang dinikmati penumpang saat ini masih jauh dari tarif normal yang seharusnya dibayar tanpa subsidi. Ia menegaskan bahwa penyesuaian tarif merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan layanan angkutan umum terbesar di Jakarta tersebut.

Dalam paparannya pada acara Balkoters Talk di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/11/2025), Welfizon mengungkap fakta bahwa tarif Transjakarta tanpa subsidi seharusnya sekitar Rp 13 ribu per penumpang. Ia menjelaskan bahwa kondisi ini menunjukkan peran besar subsidi pemerintah untuk menekan biaya perjalanan masyarakat.

"Jadi kalau kita lihat sih, di 2024 itu subsidi per pelanggannya Rp 9.700. Kalau dilihat dari tahun 2022, karena 2022 masih ada COVID-nya, itu sebenarnya sudah turun dari Rp 16 ribu, terus Rp 11.400 ke Rp 9.700," kata Welfizon.

Penurunan subsidi ini disebutnya sebagai sinyal kuat bahwa penyesuaian tarif memang sudah tidak bisa dihindari lagi. Welfizon menilai bahwa beban pembiayaan operasional yang tidak seimbang dengan tarif penumpang akan membuat layanan Transjakarta sulit berkembang maksimal.

Ia menegaskan bahwa tarif Rp 3.500 yang berlaku saat ini tidak berubah sejak 20 tahun lalu. Menurutnya, situasi ekonomi Jakarta sudah sangat berbeda dan biaya operasional transportasi publik tidak lagi sama seperti dua dekade yang lalu.

Padahal, upah minimum provinsi (UMP) Jakarta sudah naik berkali-kali sejak tahun 2005. Dua kalimat dalam satu paragraf ini menggambarkan ketimpangan penyesuaian ekonomi yang tidak diiringi perubahan struktur tarif Transjakarta sebagai moda transportasi andalan warga.

"Tentu kita juga melihat respons dari publik yang saat ini kami coba pelajari," ungkapnya.

Welfizon menjelaskan bahwa Transjakarta kini sedang melakukan kajian komprehensif terkait penerimaan masyarakat dan dampak sosial ekonomi sebelum usulan tarif baru diputuskan. Ia memastikan bahwa perusahaan tetap mengedepankan kepentingan penumpang, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain tantangan finansial, penurunan anggaran subsidi juga dipicu perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait transfer ke daerah. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengatakan bahwa pemerintah harus melakukan penyesuaian karena adanya pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD).

"Ya kita akhirnya memang memotong ya, jadi dikurangi anggaran untuk subsidi ke transportasi umum. Kita potong untuk kegiatan yang lain, misalnya ketahanan pangan, kemudian kepada UMKM, dan lain-lain," kata Taufik.

Taufik menyebut pemangkasan dana transfer termasuk dana bagi hasil (DBH) mencapai Rp 16 triliun sehingga beberapa pos subsidi harus direalokasi. Kondisi tersebut turut berdampak pada dukungan pendanaan bagi transportasi umum seperti Transjakarta yang dinilai memerlukan penataan ulang.

Meski begitu, DPRD menegaskan belum menerima usulan resmi mengenai besaran tarif baru yang akan diajukan oleh Pemprov Jakarta. Pihak legislatif masih menunggu momen yang tepat untuk membahas penyesuaian tarif tersebut dalam rapat resmi bersama eksekutif.

"Nanti mungkin di tahun depan baru kita nunggu gubernur kapan saat yang tepat untuk menaikkan ya," ujarnya.