Ganjil-Genap Hampir 10 Tahun, DPRD DKI Minta Dampak ke Ekonomi Ikut Dievaluasi

JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli meminta pemerintah daerah mengevaluasi kebijakan ganjil-genap yang telah berjalan hampir 10 tahun. Menurutnya, evaluasi perlu melihat dampak aturan tersebut terhadap lalu lintas sekaligus aktivitas perekonomian di Jakarta.

"Sejumlah mal yang akses utamanya melalui ruas ganjil-genap cukup terdampak," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu.

Taufik mengatakan sejumlah pelaku usaha mengeluhkan penurunan jumlah kunjungan dan omzet akibat kondisi tersebut. Bahkan, menurut dia, terdapat usaha yang akhirnya harus menggulung tikar.

Karena itu, Taufik meminta evaluasi ganjil-genap dilakukan secara menyeluruh dengan melihat data mengenai dampaknya terhadap lalu lintas dan perekonomian. Ia menegaskan evaluasi bukan berarti kebijakan tersebut harus dihapus ataupun dilonggarkan.

"Sudah waktunya dievaluasi secara menyeluruh, bukan berarti harus dihapus atau dilonggarkan," kata dia.

Menurut Taufik, masyarakat yang hanya memiliki satu mobil dapat memilih pusat perbelanjaan lain yang akses kendaraannya tidak terkena aturan ganjil-genap. Ketika nomor pelat kendaraan tidak sesuai dengan tanggal pemberlakuan ganjil-genap, masyarakat dinilai cenderung mencari lokasi lain yang lebih mudah dijangkau.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menggeser pusat kegiatan perdagangan dari Jakarta ke wilayah pinggiran dalam jangka panjang. Perpindahan aktivitas itu dinilai berpotensi berdampak pada kegiatan ekonomi, investasi, lapangan kerja, hingga penerimaan daerah.

"Jangan sampai kegiatan ekonomi, investasi, lapangan kerja, dan potensi PAD dipindahkan keluar Jakarta," kata Taufik.

Ia menilai evaluasi kebijakan ganjil-genap tidak cukup hanya menggunakan indikator tingkat kemacetan. Pemerintah juga perlu mengukur volume kendaraan, kecepatan rata-rata, waktu tempuh, serta dampak kebijakan terhadap ruas jalan alternatif.

"Jangan sampai satu jalan lebih lancar, tapi kemacetan hanya berpindah ke jalan lain," tandas politisi PKS itu.

Taufik juga melihat kondisi transportasi Jakarta saat ini telah mengalami perubahan dibandingkan ketika kebijakan ganjil-genap pertama kali diterapkan. Jakarta kini memiliki MRT, LRT, serta jaringan Transjakarta dan Mikrotrans yang semakin berkembang dan terintegrasi.

"Ganjil-genap harus dievaluasi sesuai kondisi Jakarta sekarang," katanya.

Menurut Taufik, perkembangan transportasi publik tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian kebijakan ganjil-genap. Dengan kondisi transportasi yang berbeda, pemerintah dinilai perlu memastikan aturan lalu lintas tetap sesuai dengan kebutuhan Jakarta saat ini.

Ia berharap Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan kajian berbasis data sebelum menentukan kebijakan selanjutnya. Kajian tersebut diperlukan untuk melihat sejauh mana ganjil-genap masih efektif dalam mengendalikan lalu lintas sekaligus mengetahui dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.

Jika data menunjukkan kebijakan ganjil-genap masih efektif, aturan tersebut dapat dipertahankan dengan sejumlah penyempurnaan. Namun, apabila efektivitasnya menurun atau dampak ekonominya dinilai besar, pemerintah perlu mencari alternatif lain untuk mengendalikan arus lalu lintas di Jakarta.