Ikan Dilindungi Banyak Diburu dan Diselundupkan, KKP Gandeng Malaysia Perkuat Pengawasan

JAKARTA– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun kolaborasi dengan aparat berwenang di Malaysia, sejumlah kementerian/lembaga pemerintah, serta lembaga non pemerintah di Indonesia untuk memperkuat pengawasan spesies ikan dilindungi, termasuk penegakan hukum terhadap penyelundupan lintas negara.

"Perburuan dan penyelundupan spesies ikan dilindungi termasuk telur penyu dari Indonesia ke Malaysia menjadi isu yang krusial sehingga membutuhkan sinergi antar kedua negara," ujar Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam siaran resmi di Jakarta, Sabtu (4/10).

Pihaknya telah melakukan pertemuan membahas langkah strategis penanggulangan penyelundupan ikan dilindungi, tumbuhan, dan satwa liar lintas negara Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 29-30 September lalu. Pertemuan diselenggarakan bersama Yayasan Inisiatif Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dan dihadiri oleh Sarawak Forestry Corporation (SFC), Sabah Wildlife Department (SWD), Polisi Diraja Malaysia, Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia, serta beberapa lembaga non pemerintah.

Pertemuan tersebut menyepakati perlunya kerangka kerja sama sebagai bentuk komitmen dan tindakan bersama yang terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan untuk menanggulangi kegiatan penyelundupan secara efektif. Langkah tersebut dilakukan melalui pertukaran informasi dan intelijen, koordinasi patroli dan operasi bersama, peningkatan kapasitas dan pelatihan bersama antar aparat penegak hukum, serta penyadartahuan dan sosialiasi kepada masyarakat.

Selain itu, pertemuan juga merekomendasikan pembentukan Kelompok Kerja Bersama (Joint Working Group/JWG) dan pertemuan secara rutin antara otoritas yang berwenang dari Indonesia dan Malaysia.

“Dalam pertemuan tersebut aparat yang berwenang dari Indonesia dan Malaysia berkomitmen untuk terus melestarikan keanekaragaman hayati dan memberantas kejahatan lintas negara,” ungkap Ipunk.

Kegiatan kolaboratif ini bersamaan dengan momen Bulan Bhakti Kelautan dan Perikanan untuk memperingati HUT ke-26 yang mengambil tema "bergerak, berdampak, berkelanjutan untuk Indonesia emas". Untuk itu, Ipunk meyakini bahwa melalui upaya penguatan sinergi antar kedua negara dan didukung oleh berbagai lembaga non pemerintah, maka pengawasan dan perlindungan terhadap spesies ikan dilindungi akan semakin berdampak terhadap tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk itu, setiap pemanfaatannya harus patuh terhadap ketentuan yang berlaku dan mengedepankan prinsip keseimbangan antara ekonomi dan ekologi