Pemerintah Kucurkan Rp371,6 Triliun untuk Hilirisasi Pertanian

Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan pemerintah telah menyiapkan skema investasi senilai 371,6 triliun rupiah untuk mendukung program hilirisasi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan dan daya saing global.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin (22/9), Mentan mengatakan nantinya kebutuhan anggaran tersebut dipenuhi dari unsur kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta.

"Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana 371 triliun rupiah. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR," kata Mentan.

Seperti dikutip dari Antara, adapun rincian investasi 371,6 triliun rupiah itu terdiri atas dana KUR 189,462 triliun rupiah atau 51 persen dari total kebutuhan. Kemudian swasta 92,966 triliun rupiah atau setara 25 persen dan BUMN dengan alokasi investasi 89,172 triliun rupiah atau 24 persen dari total anggaran yang dibutuhkan.

Pemerintah memperkirakan investasi hilirisasi pertanian senilai 371,6 triliun rupiah mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang yakni mencapai 9.684,96 triliun rupiah, sehingga memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Program hilirisasi pertanian ini juga diproyeksikan menyerap 8.608.195 tenaga kerja di berbagai sektor pendukung, menciptakan lapangan kerja luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat struktur perekonomian daerah.

Kesehatan Masyarakat

Secara terpisah, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan penguatan sistem kesehatan dan kesejahteraan hewan (veteriner) erat kaitannya dengan upaya menyukseskan visi ketahanan pangan nasional.

Sudaryono di sela-sela Konferensi Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) Regional Asia Pasifik Ke-34 yang berlangsung di Jakarta, Senin, mengatakan kesehatan hewan di Indonesia tidak hanya penting untuk mengendalikan penyakit, tetapi juga untuk menjamin ketersediaan protein hewani yang aman, sehat, utuh dan halal bagi masyarakat.

“Hal ini penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional kita, yang merupakan bagian dari agenda Astacita Presiden untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan tangguh,” kata Wamentan.

Untuk itu, ia memastikan bahwa Indonesia tetap berkomitmen penuh untuk memperkuat sistem veteriner dan menyelaraskannya dengan standar internasional.

Upaya ini pun, lanjutnya, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama para mitra strategis, agar kesehatan hewan dan dampaknya terhadap sektor pangan dan kesehatan manusia bisa dirasakan merata oleh masyarakat Indonesia hingga kawasan Asia Pasifik dan global.

“Ini merupakan hal mendasar bagi ketahanan pangan, kesehatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan,” kata Sudaryono.

Sementara itu, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) Emmanuelle Soubeyran sependapat bahwa kesehatan hewan memiliki peran penting dalam ketahanan pangan negara dan kawasan.