Wagub DKI Minta Jajaran Pemprov Pertajam Program Pengentasan Kemiskinan

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, meminta jajarannya mulai dari asisten hingga kepala dinas, untuk mempertajam program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran, fokus, dan mampu menjangkau kelompok rentan.

Diakui Rano, situasi kemiskinan di Jakarta saat ini perlu mendapat perhatian sebab per September 2024 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di DKI Jakarta masih berada di angka 4,14 persen. Sementara kemiskinan ekstrem tercatat sebesar 0,35 persen pada Maret 2024.

"Jakarta telah menetapkan sasaran ambisius melalui Perda nomor 8 tahun 2024 tentang RPJMD 2025-2045. Yakni menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,00-0,05 persen dan mencapai rasio gini antara 0,36-0,38 di tahun 2045," ujar Wagub Rano, saat memberi arahan dalam Forum Asisten Sekretaris Daerah untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 di Ruang Pola Bappeda, Balaikota DKI Jakarta Gedung Grha Ali Sadikin Blok G lt. 2, Rabu (16/7).

Karena itu, Wagub Rano menegaskan, pendekatan konvergensi dan skema graduasi sejahtera harus menjadi dasar dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

Dalam pelaksanaan konvergensi dan komplementaritas program penanggulangan kemiskinan, Wagub Rano menekankan beberapa hal kepada jajarannya.

Seperti Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah DKI Jakarta dimintanya mengoordinasikan penyusunan Instruksi Gubernur untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sebagai turunan dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

Lalu, para Asisten Sekda agar koordinasikan implementasi kebijakan serta program kegiatan dalam RPKD Tahun 2025- 2029 dan RAT Bidang Penanggulangan Kemiskinan 2026 sesuai dengan sasaran strategis yang telah disepakati, melalui pemantauan dan evaluasi periodik.

Selanjutnya para Kepala Perangkat Daerah dimintanya agar memastikan program kegiatan yang diusulkan dalam RPKD dan RAT selaras dengan sasaran strategis maupun outcome penanggulangan kemiskinan, serta berorientasi pada skema graduasi sejahtera bagi penduduk miskin dan rentan.

Mereka juga dimintanya untuk memperkuat kemitraan, baik dengan kementrian, lembaga maupun nonpemerintah untuk mengisi gap intervensi mempertimbangkan keterbatasan kewenangan Pemerintah Daerah.

Selain itu, Wagub Rano juga mengingatkan jajarannya agar menyusun secara komprehensif Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Bidang Penanggulangan Kemiskinan 2026. Sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan terkait dalam mengoptimalkan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.

Dalam forum ini, Wagub Rano juga mengajak semua pihak yang terlibat untuk mengoptimalkan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat koordinasi lintas sektor dalam merancang, memantau, dan mengevaluasi program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

"Saya berharap, hasil forum ini bisa segera dituangkan ke dalam Berita Acara dan menjadi bagian dari dokumen RPKD dan RAT yang akan ditetapkan melalui keputusan gubernur, sehingga kita bisa mewujudkan Jakarta yang adil, sejahtera dan inklusif bagi seluruh warga," tegas dia.

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia, Iqbal Akbarudin, menjelaskan forum yang digelar hingga Jumat (18/7) lusa ini, untuk melakukan sinkronisasi kegiatan dan program bersama mitra dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Lalu melakukan melakukan finalisasi program kerja penanggulangan kemiskinan dan tindaklanjut program prioritas.

"Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dengan persetta dari unsur lembaga, perangkat daerah dan para mitra pembangunan," pungkas dia. ils/I-1