Viral Distribusi Bahan Makanan Tak Sesuai Standar, DPR Desak Badan Gizi Nasional Selesaikan Juknis untuk Atur MBG Selama Libur Sekolah

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera merampungkan dan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah.

Edy menyampaikan kritik tersebut menyusul viralnya distribusi MBG dalam bentuk bahan makanan mentah di Tangerang Selatan (Tangsel) yang dinilai tidak sesuai standar. Dia mengaku prihatin melihat bahwa program nasional seperti MBG bisa dijalankan dengan format yang belum diatur resmi.

"Dalam kasus Tangsel, jelas bahwa pemberian MBG dalam bentuk bahan mentah dilakukan tanpa payung kebijakan dari BGN. Ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan kontrol teknis di lapangan,” kata Edy sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (21/6).

Dia menyebutkan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan MBG meskipun siswa sedang libur, namun simpang siur pemberian MBG dalam bentuk makanan jadi atau bahan makanan masih menjadi isu di lapangan. Menurut dia, hal ini lantaran BGN sebagai penanggung jawab MBG tidak memitigasi masalah.

“Libur sekolah pada minggu ketiga Juni hingga awal Juli sudah ada di kalender akademik. Seharusnya BGN jauh-jauh hari sudah mengantisipasi ini dengan memikirkan bagaimana pemberian MBG,” katanya.

Menurut dia, juknis diperlukan sebagai pedoman bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan tugasnya. Terlebih, katanya, program ini menyangkut soal gizi anak. Untuk itu, sosialisasi juknis harusnya dilakukan jauh sebelum musim libur sekolah agar SPPG memiliki siasat bagaimana mendistribusikan MBG.

Dia menambahkan, MBG bukan hanya sekadar menyalurkan makanan ke penerima manfaat, tetapi juga memastikan bahwa yang dikonsumsi sesuai dengan standar gizi. Hal ini sesuai dengan yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.

“Memberikan bahan mentah justru berisiko mengurangi asupan gizi mereka karena belum tentu bisa diolah dengan baik di rumah. Apalagi, tidak semua orang tua punya waktu, alat, atau pengetahuan memasak yang memadai,” ujarnya.

Dia pun mendesak BGN agar segera merampungkan juknis pemberian MBG untuk anak sekolah selama musim libur. Selanjutnya yang menjadi pekerjaan rumah adalah pengawasan distribusi MBG itu.

“Program MBG adalah janji besar negara kepada anak-anak Indonesia. Jangan dikerdilkan hanya karena masalah teknis dan birokrasi yang lambat,” katanya.