Pengatasan Kemiskinan dan Pendidikan Jadi Prioritas APBD Bogor

BOGOR – Program pengatasan kemiskinan dan peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bogor untuk tahun 2026.

“Prioritas tersebut menjadi kesamaan pandangan pemerintah daerah dengan DPRD dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara  atau KUA-PPAS Perubahan 2026,” tutur Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

“Kita sama-sama ingin mengentaskan kemiskinan, mengejar rata-rata lama sekolah, dan memperbaiki infrastruktur,” tambah Rudy usai rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor.

Menurut dia, perbaikan infrastruktur yang menjadi perhatian mencakup jalan, pendidikan, kesehatan, serta berbagai kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.

Pemkab Bogor menyampaikan rancangan KUA-PPAS Perubahan 2026 kepada DPRD sebagai tahapan sebelum pembahasan rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2026.

Rudy menjelaskan, revisi KUA-PPAS perlu dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD hingga menghasilkan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah KUA-PPAS Perubahan disepakati, pemerintah daerah bersama DPRD melanjutkan tahapan pembahasan APBD Perubahan 2026. “Tentunya program-program yang kita usulkan dan bahas bersama usulan DPRD, poin-poinnya sama,” ujarnya.

Selain program pengentasan kemiskinan dan pendidikan, Rudy menyebut pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap sejumlah pembangunan infrastruktur yang telah ditunggu masyarakat.

Beberapa di antaranya penanganan Jalan Dramaga serta jalan di Kecamatan Nanggung yang menjadi usulan prioritas DPRD. Menurut Rudy, proses tahapan lelang untuk sejumlah program telah berjalan. DPRD juga mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaannya tetap sesuai mekanisme dan ketentuan.

“DPRD juga mengingatkan kami untuk taat asas dan lewati tahapan-tahapan dalam melaksanakan program-program,” ungkap Rudy. Di sisi lain, APBD Perubahan 2026 juga digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sejumlah program tahun anggaran 2025 yang nunggak.

Rudy mengungkapkan sebagian tunda bayar pekerjaan 2025 telah diselesaikan pada triwulan pertama 2026. Sementara itu, pekerjaan yang mendapatkan tambahan waktu pelaksanaan selama 50 hari dan belum terbayarkan akan diselesaikan melalui APBD Perubahan 2026.

Dia menyebut salah satu penyebab tunda bayar pada tahun 2025 adalah keterlambatan atau kurang salur dana bagi hasil dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 2024 dan 2025.

Meski demikian, Rudy menegaskan penyusunan APBD Perubahan tidak hanya berfokus pada penyelesaian kewajiban tersebut, tetapi juga memastikan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap berjalan.

Kedua, bukan hanya berfokus pada yang belum dibayar, tapi infrastruktur pendidikan yang sangat dibutuhkan, infrastruktur kesehatan, dan jalan.