Danantara Dipuji DPR, Sinyal Reformasi BUMN Dimulai?

JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Karenanya, dibutuhkan tata kelola yang baik untuk membantu BUMN beroperasi secara lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap BUMN dan pemerintah. Tata kelola yang kuat membantu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan BUMN.

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Ganinduto menyebutkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memiliki peran strategis dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN agar lebih transparan, adaptif, dan kompetitif.

"Danantara sebagai terobosan untuk mempercepat transformasi BUMN agar lebih adaptif, kompetitif, dan berdaya saing global," kata Firnando dalam keterangan di Jakarta, Kamis (19/6).

Ganinduto menegaskan kewenangan Danantara merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan tata kelola perusahaan dan investasi negara yang lebih terukur dan profesional.

Dia mengatakan pihaknya di Komisi VI DPR melihat hadirnya Danantara sebagai institusi pengelolaan dan investasi strategis yang dapat mempercepat restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, terutama yang bergerak di sektor-sektor prioritas dan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi dan UKM, serta BUMN, Firnando juga menilai Danantara dapat mengisi pembiayaan dengan pendekatan investasi yang lebih fleksibel, profesional, dan berbasis kinerja.

“Kami juga akan memastikan bahwa suntikan modal melalui Danantara dilakukan secara selektif, berbasis studi kelayakan, serta diiringi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel," katanya pula.

Komisi VI DPR RI, ujar Firnando, siap menjalankan fungsi pengawasan agar investasi benar-benar produktif dan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Danantara, Kementerian BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan inovatif.

Reformasi model pendanaan BUMN melalui Danantara diharapkan mampu mengurangi beban fiskal negara sekaligus meningkatkan nilai tambah dari setiap rupiah yang diinvestasikan.

“Ini bukan sekadar soal dana, tetapi bagaimana membangun BUMN yang agile, efisien, dan mampu bersaing secara global. Danantara harus menjadi katalisator untuk itu,” kata Firnando.