Ruang Fiskal lebih Longgar, jika Tata Kelola SDA dan Program Strategis Diperbaiki

Pengelolaan APBN - Efisiensi harus Jaga Keseimbangan Kepentingan Pusat dan Daerah

UMKM saat ini tertekan dari dua arah, yakni kenaikan biaya produksi karena lonjakan harga BBM serta pelemahan daya beli masyarakat.

JAKARTA - Pemerintah diminta untuk memahami dengan baik dan benar esensi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemahaman soal efisiensi anggaran harus dibedakan dengan tegas antara upaya mengurangi belanja produktif dan di sisi lain sebagai itikad untuk menekan kebocoran anggaran.

Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Imamudin Yuliadi dalam keterangan tertulisnya di Yogyakarta, Rabu (17/6) mengatakan jika efisiensi diartikan sebagai pengurangan anggaran ke daerah, maka kekuatan ekonomi yang didorong pemerintah jelas akan berkurang.

“Namun, jika efisiensi dimaknai sebagai upaya mengurangi kebocoran anggaran, maka itu adalah langkah yang sangat positif,” kata Imanudin.

Dia lalu menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2026, di mana terjadi pengetatan anggaran akibat penurunan dana transfer pusat sebesar 167 miliar rupiah dan Dana Keistimewaan sebesar 400 miliar rupiah.

Menurutnya, daerah yang memiliki sektor swasta kuat seperti di Pulau Jawa memiliki resiliensi lebih baik karena ditopang oleh sektor jasa, pendidikan, dan pariwisata.

Sebaliknya, wilayah yang sangat bergantung pada belanja pemerintah akan menghadapi tekanan yang lebih signifikan.

Pariwisata adalah penyangga ekonomi di DIY dan di tengah tekanan ekonomi akibat efisiensi anggaran dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Imamudin menilai sektor pariwisata dapat menjadi penyangga utama ekonomi daerah.

“Hal itu karena sektor pariwisata memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan sektor lain, seperti transportasi, kuliner, penginapan, hingga pelaku UMKM,” katanya.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan kalau pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini dalam posisi tertekan dari dua arah, yakni kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga BBM serta pelemahan daya beli masyarakat.

“Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor yang menjadi kebutuhan dasar UMKM.

Ruang fiskal yang tersedia dari hasil perbaikan tata kelola sebaiknya dialihkan untuk mendukung sektorsektor produktif tersebut,” katanya.