Bangun Ekonomi Desa untuk Kurangi Jumlah Penduduk Miskin

Selain itu pengeluaran belanja modal (infrastruktur) di APBN hanya sekitar 3-6 persen dari PDB, jauh di bawah kebutuhan untuk pemberdayaan ekonomi desa. Akibatnya, kebergantungan desa terhadap sumber daya lokal tinggi, produktivitas rendah, dan ketimpangan antar wilayah tetap tinggi. Belum lagi angka kemiskinan perdesaan juga masih tinggi 11,34 persen dan kota 6,66 persen dari total penduduk miskin Indonesia.

Lebih jauh Badiul menjelaskan bahwa beban cicilan pokok dan bunga utang (debt service) mengambil porsi besar dari APBN. Pada 2019, jumlahnya mencapai sekitar 649?triliun rupiah atau sekitar 25?persen dari total anggaran.

“Alokasi untuk utang terbanyak dibanding belanja infrastruktur dan pendidikan, sehingga ruang fiskal untuk sektor produktif desa semakin terbatas,” jelas Badiul.

Dengan pelambatan pendapatan negara, dan banyak program strategis yang harus dibiayai, maka utang menjadi pilihan.

Sebagai informasi, jumlah penduduk miskin jika merujuk pada standar baru bank dunia dimana metode penghitungan kemiskinan menggunakan PPP?2021, menaikkan ambang kemiskinan menjadi ?8,30 dollar per hari per kapita, yang menyebabkan terjadi lonjakan kenaikan jumlah penduduk kemiskinan Indonesia menjadi sekitar 194 juta.

Jumlah tersebut sangat jauh di atas data BPS (8,6? persen atau sekitar 24?juta jiwa, menunjukkan adanya gauging gap (perbedaan pengukuran global vs nasional).