Bangun Ekonomi Desa untuk Kurangi Jumlah Penduduk Miskin

JAKARTA - Pemerintah diharapkan mengevaluasi strategi pembangunan, khususnya desain kebijakan fiskal dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Evaluasi itu penting agar upaya mewujudkan cita-cita nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur bisa tercapai.

Pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko mengkritisi desain fiskal yang dinilai gagal menjawab akar persoalan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, masalah utama terletak pada ketiadaan strategi nasional yang konkret untuk membangun perdesaan, di tengah membengkaknya utang negara dan ketimpangan anggaran antardaerah.

“Kita terus berbicara soal kemiskinan, tapi tidak pernah menyentuh akarnya. Tidak mungkin masing-masing provinsi membangun pedesaan secara sendiri-sendiri. Harus ada strategi dari pusat,” kata Aditya dalam diskusi publik di Yogyakarta, Senin (9/6).

Dia pun mengutip data Bank Dunia terkini yang menyebut jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 194 juta jiwa atau cenderung meningkat. Hal itu katanya mencerminkan kegagalan struktural.

Di sisi lain, utang luar negeri Indonesia telah menembus 450 miliar dollar AS, namun tidak memberikan dampak berarti terhadap perbaikan kesejahteraan rakyat.

“Kemana semua uang itu? Kalau APBN habis hanya untuk bayar utang, bagaimana desa bisa dibangun? Ini bukan sekadar soal angka, tapi soal prioritas kebijakan,” tambahnya.

Dia juga juga menyoroti ketimpangan distribusi anggaran antardaerah. Sebagai contoh, APBD DKI Jakarta yang mencapai 91 triliun rupiah jauh lebih besar dibanding gabungan APBD tiga provinsi besar di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ketimpangan itu menurutnya memperjelas absennya visi pembangunan berbasis wilayah.

Dia pun mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan luar biasa (extraordinary policy) agar keluar dari jerat utang yang terus menggerus ruang fiskal negara. Apalagi, dalam kondisi global yang tidak stabil, Indonesia tidak bisa berharap pada bantuan eksternal.

“Negara lain juga sedang menghadapi krisisnya sendiri. Kita tidak punya banyak waktu. Semakin lama menunda, utang akan semakin menumpuk dan celah kebijakan makin sempit,” tuturnya.

Diminta dalam kesempatan terpisah, peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda mengatakan dalam 10 tahun terakhir, 14 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk membayar utang.

“Jika belanja kita sebesar 2.500 triliun rupiah, sebesar 350 triliun rupiah untuk membayar utang. Bantuan sosial untuk mengurangi kemiskinan, hanya sekitar 3 persen saja,”sebut Huda.

Anggaran untuk program kemiskinan tertinggi pada 2020 dengan porsi sekitar 7 persen. “Jadi, mana bisa mengurangi kemiskinan secara signifikan ketika porsi belanja kita banyak digunakan untuk membayar utang,” ungkapnya.

Belanja Rutin

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Fitra, Badiul Hadi mengatakan, pemerintah selama ini lebih fokus pada belanja rutin dan konsumsi, sementara investasi produktif, terutama di desa, masih minim.