RUPTL 2025-2034, Makin Menjauhkan RI dari Target Net Zero Emission

Menurut Fabby, hal itu tidak sejalan dengan target NZE di 2060 atau lebih awal. “Kalau konsisten dengan Perpres 112/2022, seluruh PLTU seharusnya berakhir di 2050,”tegas Fabby menanggapi pengesahan RUPTL PLN 2025-2034. 

Dia juga menyoroti masuknya Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam RUPTL, padahal masih perlu dikaji dengan cermat dan belum ada keputusan resmi dari Presiden. Apalagi kerangka regulasi yang mengatur keamanan operasi masih minim, begitu juga risiko keamanan yang tinggi, ketidakjelasan teknologi yang akan dipakai serta penerimaan masyarakat yang rendah.

Selain itu, ketergantungan pada 10,3 GW gas justru berpotensi menimbulkan tantangan serius terhadap ketahanan energi nasional dalam jangka panjang akibat kendala pasokan gas dan harganya yang rentan karena berbagai faktor.

Saat ini terang Fabby, PLN menghadapi kesulitan memenuhi ketersediaan gas untuk pembangkitnya. Jika kebutuhan meningkat dua hingga tiga kali lipat ke depan, ancaman dan risiko terhadap terpenuhinya kebutuhan gas PLN akan semakin besar. 

“Dalam situasi ini, pengembangan energi terbarukan yang lebih besar menjadi pilihan yang lebih rendah risiko karena tidak hanya memperkuat keandalan sistem energi, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya biaya energi yang lebih terjangkau bagi masyarakat,” ujar Fabby.

Diketahui, RUPTL terbaru ini menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik energi baru dan energi terbarukan (EBT) sebesar 42,6 giga watt/GW (61 persen) dan 10,3 GW (15 persen) penyimpanan daya (storage) yang terdiri dari penyimpanan PLTA terpompa dan baterai. Selain itu, pembangkit fosil seperti 10,3 GW gas dan 6,2 GW PLTU batubara juga termasuk dalam perencanaan pembangunan dalam RUPTL.

Fabby mengakui adanya peningkatan kapasitas pembangkit energi terbarukan dalam RUPTL 2025-2034, yang porsinya lebih besar dari RUPTL sebelumnya. Sebut saja Energi surya menempati porsi terbesar yaitu 17,1 GW diikuti pembangkit energi terbarukan lainnya, seperti air (11,7 GW), angin (7,2 GW), panas bumi (5,2 GW), bioenergi (0,9 GW), dan energi nuklir (0,5 GW) yang baru pertama kali muncul di RUPTL PLN. 

“Kami mendorong pemerintah untuk terus mengawasi implementasi dan mendukung PLN untuk memastikan tercapainya target pembangunan pembangkit energi terbarukan,”tegasnya.

Dukungan Pemerintah dalam bentuk penyesuaian kebijakan dan regulasi untuk akselerasi energi terbarukan, kebijakan tarif yang mendukung kelayakan proyek, serta penguatan kapasitas dan mekanisme pelelangan agar terjadwal dan transparan, dan kemampuan keuangan PLN untuk berinvestasi. 

“Dengan demikian pembangunan pembangkit energi terbarukan dapat terealisasi sesuai periode waktu tersebut dan mencegah munculnya krisis energi,” pungkas Fabby.