Papua Barat Evaluasi Rencana Program Penanganan Kemiskinan 2025

Manokwari - Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan evaluasi terhadap perencanaan penanganan masalah kemiskinan, agar pelaksanaan program selama tahun 2025 lebih tepat sasaran.

Jumlah penduduk miskin di Papua Barat pada September 2024 sebanyak 108.280 ribu orang atau turun sebesar 1.880 orang jika dibanding dengan periode Maret 2024 yaitu 110.160 orang.

"Tingkat kemiskinan Papua Barat masih 21,09 persen, sehingga rencana program yang mau dikerjakan perlu dicermati lagi," kata Plt Kepala Bappeda Papua Barat Deassy D Tetelepta di Manokwari, Jumat (14/3).

Dia menjelaskan dalam rapat evaluasi yang dipimpin Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, ada 14 organisasi perangkat daerah memaparkan rencana program masing-masing.

Program dimaksud tentu harus mengacu pada hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2024 yang mengalami penurunan 0,49 persen dibanding tingkat kemiskinan tahun 2023.

"Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun minimal 0,5 persen setiap tahun, makanya pak wakil gubernur lakukan evaluasi," jelas Deassy.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Merry menyebut, penduduk miskin masih terkonsentrasi di kawasan pedesaan mencapai 93.110 orang sedangkan perkotaan 15.180 orang.

Jumlah penduduk miskin pedesaan mengalami penurunan sebanyak 4.230 orang dibanding Maret 2024 yaitu 97.940 orang, sedangkan perkotaan justru meningkat 2.360 orang.

"Walaupun total penduduk miskin Papua Barat turun, tapi persentasenya menempati urutan ketiga dari tujuh provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan tertinggi," ujar Merry.

Dia menyebut ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan pada September 2024, meliputi inflasi umum relatif rendah, dan perekonomian triwulan III tumbuh 19,56 persen (yoy).

Pengeluaran per kapita per bulan penduduk desil 1 dan 2 meningkat masing-masing 4,23 persen dan 5,10 persen, kemudian pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mengalami pertumbuhan positif.

Merry menjelaskan penduduk miskin merupakan penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan, dengan persentase meningkat menjadi 2,87 persen.

Selama periode tersebut garis kemiskinan Papua Barat meningkat dari Rp793.804 per kapita per bulan pada Maret 2024, menjadi Rp816.613 per kapita per bulan pada September 2024.

"Distribusi garis kemiskinan makanan menyumbang 74,67 persen, sedangkan bukan makanan menyumbang 25,33 persen," ucap Merry.