Akses Pendidikan Harus Lebih Terbuka, Luas, dan Mudah

Anggaran jadi penyebab sekolah gratis belum terlaksana. Satuan biaya untuk untuk operasional sekolah saja masih sangat kurang sehingga ketika kita dituntut untuk menggratiskan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) belum memungkinkan.

Pemerintah memang telah menanggung gaji guru di sekolah negeri. Hal tersebut belum bisa untuk sekolah swasta karena anggaran belum memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Untuk SD, pemerintah baru memenuhi sekitar 40 sampai 80 persen gaji guru. 80 persen itu sekitar untuk yang (sekolah) negeri. Kalau swasta rata-rata hanya sekitar 40-an persen saja, sedangkan SMP sekitar 28 sampai 63 persen dan SMA sekitar 30 sampai 68 persen.

Dari sisi akses pendidikan, angka partisipasi kasar di dunia pendidikan baru sampai pada 35,36 persen. Artinya, masih ada anak yang belum mampu mengakses pendidikan SD, SMP, dan SMA.

Efek dari ini semuanya, rata-rata lulusan sekolah kita per hari ini masih lulusan SMP belum bisa beranjak, dan ini sudah hampir 15 sampai 20 tahun lulusan rata-rata nasional kita masih SMP.

Dengan kondisi tersebut, apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan?

Kita fokusnya memang di dalam lima tahun terakhir peningkatan kualitas, namun tidak berarti mengesampingkan akses utamanya terkait dengan anak-anak yang tidak sekolah.

Selama masa pandemi Covid-19, kualitas pendidikan memang berdampak signifikan. Masih ada beberapa daerah yang belum mampu menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara optimal sehingga yang terjadi memang ada learning loss, tetapi bisa kita tahan sedemikian rupa tidak separah malah negara-negara lain.

Terkait akses untuk tingkat sekolah pemerintah memiliki program Kartu Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk pendidikan tinggi. Untuk PIP, kita berhasil meningkatkan nominal bantuan untuk siswa.

Program tersebut juga membuka akses masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan, bahkan hingga tingkat pendidikan tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kelompok mahasiswa dari keluarga tidak mampu saat ini sekitar 17 persen.

Untuk KIP Kuliah tidak hanya membantu biaya uang harian dan buku, tetapi juga membayar uang kuliah. Hal ini membuat mahasiswa dari kelompok tidak mampu lebih berani melanjutkan studi ke pendidikan tinggi karena sudah terjamin.

Kalau dulu kan sama semua, mau di Jakarta mau di Sulawesi mau di Papua sama. Sekarang kita sesuaikan. Jadi, tingkat kemahalannya disesuaikan dan juga program studi dipertimbangkan yang program studi yang membutuhkan biaya besar seperti kedokteran, teknik, tentunya lebih tinggi dari humaniora.

Bagaimana dengan intervensi di daerah 3T?