Studi: 94 Persen Provinsi Belum Siap Lakukan Transisi Energi Terbarukan

Dalam perpektif transisi energi, kami menganggap variabel kemiskinan relevan. Sebab, transisi energi kerap memerlukan biaya awal yang tidak sedikit, sehingga biasanya kurang terjangkau bagi keluarga miskin.

Misalnya, biaya pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di rumah, belum termasuk perawatannya, berkisar Rp 17 hingga 51 juta. Biaya ini tentu terlampau mahal bagi masyarakat miskin yang perlu memprioritaskan pengeluarannya untuk kebutuhan mendasar seperti makan dan tempat tinggal.

Dalam aspek kapasitas pemerintahan, kami memasukkan kasus korupsi sebagai salah satu variabel. Riset kami menyimpulkan bahwa daerah dengan kasus korupsi lebih sedikit memiliki skor kapasitas pemerintahan yang lebih tinggi.

Contohnya, Kepulauan Bangka Belitung memiliki kapasitas pemerintahan yang sangat rendah dengan skor 32,97 dari 100, hanya satu peringkat di atas Papua sebesar 15,56. Ini tidak lepas dari kasus korupsi pertambangan timah di Bangka Belitung.

Tantangan transisi energi bagi provinsi-provinsi di wilayah timur juga tercermin dalam inisiatif energi bersih. Salah satu variabel dalam aspek ini adalah penggunaan panel surya di jalan-jalan utama desa.

Riset kami menemukan bahwa Papua menjadi provinsi dengan nilai terendah dalam variabel ini. Masalah utama sebenarnya tidak hanya terletak pada penggunaan panel surya, tetapi juga ketersediaan dan keterjangkauan jalan di Papua yang lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi di Pulau Jawa.

Daerah yang lebih mending

Di sisi lain, ada beberapa daerah yang menunjukkan kesiapan lebih baik dalam transisi energi. Kategori ini menjadi yang paling dominan di Indonesia. Sebanyak 20 provinsi tecatat memiliki tingkat kesiapan menengah.

Provinsi seperti Sulawesi Tenggara, Bali, dan Nusa Tenggara Timur telah mulai mengadopsi inisiatif energi bersih dengan lebih baik.

Walau demikian, transisi energi di provinsi-provinsi ini belum mencapai level tinggi karena inisiatif yang belum masif dan ketahanan ekonomi mereka kurang kokoh.

Inisiatif energi bersih dapat diukur dari inisiatif penggunaan bahan bakar berbasis listrik. Sebagai perbandingan, di Jakarta, setidaknya terdapat 118 stasiun pengisian kendaraan listrik. Sebaliknya, gabungan jumlah stasiun di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua bahkan tidak mencapai setengah yang ada di Jakarta.

Meskipun begitu, daerah-daerah dalam kategori ini memiliki peluang peningkatan kesiapan yang cukup baik. Bali, misalnya, telah mengimplementasikan berbagai program energi bersih seperti penggunaan panel surya di bangunan publik dan hotel-hotel. Pemerintah Bali juga aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya efisiensi energi dan penggunaan sumber energi terbarukan.

Oleh karena itu, pemerintah provinsi dalam kategori ini perlu mempertimbangkan kebijakan yang terfokus untuk menguatkan pembangunan ekonomi. Mereka juga perlu menerapkan inisiatif energi ramah lingkungan secara bertahap.