PBNU Tegaskan Tak Ada Toleransi Kekerasan di Pesantren, Pesantren Ilegal Diminta Ditutup

Kabupaten Tangerang – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan Gerakan Nasional "Pesantrenku Aman" serta penerapan standar perlindungan santri di seluruh pesantren.

Sekretaris Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU, Ulun Nuha, mengatakan kekerasan dapat terjadi di berbagai lingkungan, termasuk di pesantren. Karena itu, PBNU memilih melakukan pembenahan secara menyeluruh agar pesantren tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi santri.

"Kekerasan di mana saja bisa terjadi, termasuk di pesantren. Karena itu kami ingin terus memperbaiki diri. Hari ini para kiai mendeklarasikan komitmen untuk benar-benar mewujudkan pesantren yang aman," kata Ulun usai Deklarasi Pesantrenku Aman di Pondok Pesantren Al Mubarok, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Sabtu (1/8).

Sebagai implementasi gerakan tersebut, PBNU memperkenalkan standar ARKAN (Rukun Pesantren Aman) yang menjadi pedoman bagi seluruh pesantren.

Standar tersebut meliputi penerapan sanad keilmuan yang jelas sesuai tradisi kepesantrenan, aturan pengasuhan yang ramah anak, sistem perlindungan santri, mekanisme pelaporan kekerasan, hingga penguatan pengawasan melalui sarana pendukung seperti kamera pengawas (CCTV).

Selain itu, PBNU juga tengah membentuk Satgas Pesantren Aman di tingkat lembaga untuk menangani pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, sekaligus membangun sistem pelaporan yang mudah diakses oleh para santri.

Ulun menegaskan PBNU juga meminta agar pesantren yang tidak memiliki izin maupun pihak yang tidak layak menggunakan nama pesantren atau menyandang gelar kiai tidak diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan.

Menurutnya, hingga 2026 Satgas PBNU menerima 15 laporan baru terkait dugaan kekerasan dan persoalan legalitas pesantren.

Meski jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan lebih dari 42.800 pesantren di Indonesia, ia menegaskan setiap kasus harus ditangani secara serius.

"Kalau dibandingkan jumlah pesantren memang kecil. Tetapi dari perspektif korban dan keadilan, kita tidak boleh mengatakan kecil. Satu korban saja tetap harus menjadi perhatian," ujarnya.

Di sisi lain, Ulun mengajak masyarakat tetap objektif dalam melihat persoalan tersebut. Menurutnya, di balik sejumlah kasus yang mencuat, terdapat jutaan santri dan pengasuh pesantren yang selama ini menjalankan pendidikan dengan baik dan memberikan kontribusi besar bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari penguatan sistem perlindungan, PBNU juga menyelenggarakan berbagai pelatihan, mulai dari perlindungan diri bagi santri, pola pengasuhan ramah anak bagi musyrif dan musyrifah, hingga penguatan media dan platform Big Data Pesantren yang melibatkan PBNU, PWNU, PCNU, para pengasuh pesantren, serta pemerintah.

Ketua PBNU Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), KH Miftah Faqih, menegaskan konsep pesantren aman kini tidak hanya dimaknai sebagai bebas dari ancaman fisik, tetapi juga mencakup perlindungan dari perundungan, diskriminasi, serta terjaminnya hak santri memperoleh pendidikan yang layak.

"Aman berarti nyaman dalam proses belajar, aman dari bullying, diskriminasi, serta tidak terputus akses pendidikannya," kata Miftah.