Studi: 94 Persen Provinsi Belum Siap Lakukan Transisi Energi Terbarukan

Achmad Hanif Imaduddin, Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Sampai saat ini Indonesia masih kekurangan data dan informasi untuk memetakan kesiapan negara dan daerah dalam mendukung inisiatif transisi energi. Padahal, transisi energi yang ampuh mengatasi perubahan iklim sejatinya berkutat pada perubahan kebiasaan masyarakat sehari-hari seperti memasak, beraktivitas, dan berpindah.

Untuk mengatasi kekosongan tersebut, kami merumuskan indeks kesiapan transisi energi dengan mempertimbangkan tiga indikator: inisiatif energi bersih, ketahanan ekonomi, dan kapasitas pemerintahan di tingkat lokal. Secara keseluruhan, kami menyusun indeks dari 14 variabel, mulai dari jumlah rumah tangga yang memanfaatkan tenaga surya, ketersediaan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KPP-E), hingga kejadian kasus korupsi.

Indeks ini menjadi basis kami untuk memetakan kesiapan transisi energi di tingkat daerah dan nasional dengan menggunakan data mikro, yakni lebih dari 84 ribu desa dan kelurahan di Indonesia.

Kami memilih data desa karena dapat diolah menjadi indeks komprehensif di berbagai level, mulai dari kota hingga provinsi. Pertimbangan lainnya adalah, sampai saat ini penelitian transisi energi yang berbasiskan data level mikro, seperti desa-desa di Indonesia masih sangat sedikit.

Hasilnya, kami mendapati mayoritas (32 dari 34) provinsi di Indonesia tidak siap mendukung misi transisi energi. Hanya Jakarta dan Yogyakarta yang memiliki skor tinggi dalam hal kesiapan transisi energi di masa depan.

Skor tinggi menandakan provinsi tersebut berpeluang lebih mudah mengikuti kebijakan transisi energi terbarukan Indonesia. Masyarakat di provinsi dengan skor tinggi juga cenderung lebih memahami bahwa pemakaian energi bersih itu penting.

Sebaliknya, provinsi dengan kesiapan lebih rendah memerlukan waktu dan penyesuaian lebih lama untuk bertransisi. Soalnya, mereka kekurangan dukungan finansial, keterbatasan kebijakan terkait, dan kesulitan dalam mengakses teknologi ramah lingkungan.

Daerah yang paling tidak siap

Analisis kami menunjukkan bahwa delapan provinsi sangat tidak siap dalam menghadapi transisi energi. Mereka adalah Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat, Kalimantan Utara, Bengkulu, Maluku, Jambi, Papua, dan Sulawesi Tengah.

Daerah-daerah tersebut umumnya memiliki ketahanan ekonomi yang rendah, kapasitas pemerintahan yang terbatas, dan inisiatif energi bersih yang minim.

Salah satu variabel untuk menilai ketahanan ekonomi dalam studi kami adalah jumlah Surat Keterangan keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh otoritas Desa maupun Kelurahan. Sebagai contoh, Kalimantan Utara menerbitkan 14.969 SKTM dan Papua Barat 19.198 SKTM pada 2020. Kedua provinsi ini menjadi provinsi dengan jumlah penerbitan SKTM paling sedikit secara nasional, sekaligus memiliki kesiapan transisi energi yang rendah.

Namun, patut dicatat bahwa jumlah SKTM yang diterbitkan oleh pemerintah tidak serta-merta menggambarkan jumlah kemiskinan pada provinsi tersebut.

Papua Barat, misalnya. Meskipun provinsi ini menerbitkan sedikit SKTM, jumlah penduduk miskinnya mencapai 209 ribu orang. Ini mencerminkan lemahnya sistem pemerintah dalam mengidentifikasi kemsikinan.