Disdukcapil Sorong Selatan Alokasikan Rp1 Miliar untuk Percepatan Pendataan

SORONG -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, mengalokasikan sekitar Rp1 miliar untuk mendukung pelayanan administrasi kependudukan, termasuk percepatan pendataan orang asli Papua (OAP).

Kepala Dukcapil Kabupaten Sorong Selatan James R. Tipawael di Sorong, Minggu, mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan pelayanan administrasi kependudukan, seperti pengadaan peralatan dan bahan pendukung pencetakan dokumen kependudukan.

"Setelah refocusing kemarin anggaran kami berkurang hampir setengah. Tetapi masih bisa digunakan untuk pelayanan, walaupun mungkin belum maksimal," kata James.

Ia menjelaskan dukungan anggaran tersebut digunakan untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah yang selama ini sulit mendapatkan akses pelayanan administrasi kependudukan.

Menurut James, Disdukcapil Sorong Selatan juga mendapatkan tambahan dukungan sekitar Rp500 juta dari Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk program pendataan OAP.

Dukungan anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan administrasi kependudukan secara umum sehingga proses perekaman dan pendataan dapat dilakukan secara lebih luas.

"Program dari provinsi untuk pendataan OAP, tetapi kami gunakan untuk semua pelayanan. Jadi, sekali sambil menyelam minum air," ujarnya.

James mengatakan cakupan kepemilikan KTP elektronik di Sorong Selatan saat ini sekitar 95 persen. Angka tersebut menurun dari capaian tahun 2023 yang mencapai 99,4 persen akibat keterbatasan jangkauan pelayanan ke sejumlah wilayah.

Disdukcapil menargetkan cakupan kepemilikan KTP-el dapat kembali mendekati 99 persen pada akhir 2026.

"Kami baru melayani sepertiga wilayah. Nanti Oktober sampai Desember kami akan melayani dua pertiga wilayah lainnya. Target kami kalau bisa kembali sampai 99 persen seperti dulu," katanya.

Selain KTP-el, Disdukcapil Sorong Selatan juga terus melakukan pendataan OAP secara langsung dengan melibatkan kepala kampung.

James menambahkan pendataan OAP saat ini diperkirakan mencapai sekitar 80 persen dari total penduduk Sorong Selatan yang berjumlah sekitar 59 ribu jiwa.

Ia mengatakan data tersebut terus diperbarui dan disesuaikan dengan perubahan kondisi kependudukan, termasuk kelahiran, perpindahan penduduk, maupun perubahan status OAP dan non-OAP.

"Kami selalu memperbarui data ke provinsi. Kalau ada yang lahir, langsung kami masukkan, kemudian status OAP-nya juga kami sesuaikan," ujarnya.