Khofifah Bertekad Menjadikan Jatim sebagai Pusat Pengembangan Industri Halal di Indonesia

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada Selasa (24/10), mengatakan, akan terus mendorong Jatim sebagai pusat pengembangan industri halal di Indonesia lewat berbagai upaya.

Salah satunya, lanjut dia, adalah lewat penyelenggaraan East Java Halal Industry Fest (EJHIF) 2023, yang selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi Pusat Industri Halal Global pada 2024.

"Insyaallah kita terus meningkatkan kontribusi dari seluruh industri halal di Jawa Timur termasuk di dalamnya adalah industri kecil dan menengah," katanya saat membuka (EJHIF) 2023 di Surabaya.

Dia menyampaikan, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penerbitan 188.135 sertifikat halal bagi pelaku usaha di Jawa Timur sejak September 2021 hingga Oktober 2023. Dan fasilitasi sertifikasi halal melalui Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) BPJPH hingga 21 Oktober 2023 sebanyak 156.188 sertifikat yang terbit dari 241.261 pengajuan.

"Percepatan Sertifikasi Industri halal Jatim harus terus dilakukan di berbagai forum strategis agar sertifikasi halal bisa tercapai maksimal, efektif serta secepat mungkin," katanya.

Saat ini, infrastruktur halal di Jatim terdapat 45 Halal Center, 45 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal, 12.898 petugas pendamping, 33 Rumah Potong Hewan Ruminansia dan 44 Rumah Potong Unggas dan 11 Lembaga Pemeriksa Halal.

Menurutnya, sertifikasi ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam industri halal. Mengingat potensi pasar halal global terus tumbuh seiring dengan peningkatan permintaan produk halal di sektor makanan, fesyen, farmasi dan kosmetik, pariwisata, media dan rekreasi, serta keuangan syariah.

"Peluang pasar halal sangat besar, dan ini tidak hanya menarik negara muslim saja, tapi juga bagi negara di dunia pada umumnya," terangnya.

Selain itu, terang Khofifah, upaya penguatan industri halal di Jatim ini juga dilakukan dengan membangun jejaring dengan jajaran Perguruan Tinggi , Ormas Islam serta Dudika. Hal ini dilakukan untuk sosialisasi produk halal dan pendampingan IKM untuk bisa memperoleh sertifikasi halal.

"Pendampingan ini tidak hanya sekedar pendampingan pada saat proses produksi tetapi pendampingan sampai dengan memastikan bahwa sertifikat halal itu sudah bisa terakses oleh pelaku IKM lebih cepat dan lebih murah dan mudah," tukasnya.

Pemprov Jatim juga berupaya mendorong pembentukan pusat-pusat halal (halal center) yang berfungsi sebagai lembaga pendampingan halal bagi industri khususnya IKM dan lembaga yang menghasilkan rekomendasi teknologi dalam pengembangan industri halal.

"Kami terus mendorong peningkatan jumlah SDM Halal, antara lain auditor halal, Penyelia Halal, Pendamping PPH. Juga, optimasi Sistem Informasi Produk Halal (SIPAHALA) yang mengintegrasikan data produk halal, bahan baku halal, sumber daya pendukung sertifikasi halal, dan layanan pendampingan dan sertifikasi halal," urainya.

Lebih jauh, Khofifah berharap, keberadaan sebanyak 33 Rumah Potong Hewan (RPH) halal dan 44 Rumah Potong Unggas (RPU) halal di Jatim bisa dimaksimalkan. Salah satunya, dalam rangka ekspor unggas ke Saudi Arabia untuk pemenuhan kebutuhan daging ketika musim haji tiba.

"RPH dan RPU yang ada di Malang adalah salah satu referensi yang bisa dijadikan pilot project. Baik dari sisi kelengkapannya, peralatannya, maupun sumberdaya manusia termasuk juru sembelih halalnya," imbuhnya.