Indonesia Perlu Kebijakan Perubahan Iklim yang Lebih Responsif Gender

Andi Misbahul Pratiwi, University of Leeds

Indonesia perlu memiliki dokumen kebijakan dan strategi mengatasi perubahan iklim yang lebih melek gender alias responsif gender. Ini sekaligus menjadi pemenuhan komitmen Indonesia sebagai negara anggota Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Badan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNFCCC).

Aspek gender penting karena banyak penelitian mengungkapkan bahwa dampak pemanasan global lebih berat bagi perempuan ataupun kelompok gender minoritas. Misalnya, perempuan di wilayah pesisir Lombok, Nusa Tenggara Barat dan wilayah pertanian Lamongan, Jawa Timur. Mereka harus menanggung beban kerja lebih banyak saat terjadi kekeringan, banjir, dan gagal panen akibat perubahan iklim.

Pengarusutamaan gender (PUG) pun krusial untuk memastikan perempuan, laki-laki, dan kelompok lainnya mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat yang sama dari kebijakan dan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Meski masih memiliki banyak kebijakan yang diskriminatif, Indonesia mengalami banyak kemajuan dalam hal kebijakan yang pro-gender di bidang ekonomi, politik, hukum, hingga budaya.

Lalu, sejauh mana dokumen-dokumen iklim Indonesia responsif gender?

Untuk menganalisis hal tersebut, saya menelaah tujuh dokumen kebijakan iklim Indonesia. Hasilnya: jangankan responsif terhadap masalah gender, data yang terpilah gender saja tidak ada.

Analisis Gender

Saya menganalisis tujuh dokumen kunci adaptasi perubahan iklim yang dimiliki Indonesia:

1. Peta Jalan Sektoral Perubahan Iklim Indonesia diterbitkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2010
2. Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim, diterbitkan Bappenas pada 2014
3. Rencana Adaptasi Nasional, diterbitkan Bappenas pada 2019
4. Peta Jalan Kontribusi Iklim Nasional (Nationally Determined Contribution atau NDC) untuk Adaptasi Perubahan Iklim diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020
5. Strategi Jangka Panjang Indonesia untuk Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 yang ditebitkan Kementerian Lingkungan tahun 2021
6. Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045 diterbitkan Bappenas tahun 2021, dan
7. Komunikasi Adaptasi Indonesia diterbitkan Kementerian Lingkungan tahun 2022.

Salah satu alat untuk menganalisis dan menyusun kebijakan yang responsif gender adalah Gender Analysis Pathway (GAP) yang diterbitkan Bappenas pada 2001. Dokumen ini bertujuan membantu para perencana untuk mengarusutamakan gender dalam perencanaan kebijakan, program, maupun kegiatan pembangunan.

GAP memuat sembilan langkah dalam melihat apakah sebuah kebijakan telah responsif gender:

1) analisis terhadap tujuan kebijakan

2) data terpilah gender

3) mengenali isu kesenjangan gender