Indonesia Perlu Kebijakan Perubahan Iklim yang Lebih Responsif Gender

Peran Kementerian Perempuan belum optimal

Hasil telaah saya juga menunjukkan kebijakan adaptasi iklim belum melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dua klaster: infrastruktur dan teknologi.

Sejauh ini Kementerian Perempuan hanya terlibat dalam program klaster peningkatan kapasitas dan klaster tata kelola dan pendanaan. Padahal, keterlibatan di seluruh klaster sangat krusial untuk memastikan pembangunan berketahanan iklim yang responsif gender.

Apalagi, Kementerian Perempuan berpengalaman menerbitkan Panduan Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender.

Panduan tersebut menegaskan pengarusutamaan gender dalam adaptasi perubahan iklim tak hanya diperlukan pada level kebijakan. Aspek gender mesti diarusutamakan dalam program, aktivitas, sistem pengetahuan, dan kondisi konkret di lapangan. Dokumen ini juga menyediakan alat analisis untuk menilai kualitas pengarusutamaan gender.

Langkah ke depan

Indonesia dapat mencontoh langkah Kanada, Kenya, Vanuatu, Rwanda, and Fiji yang dianggap telah mearustamakan gender secara baik dalam dokumen komitmen iklimnya, atau Nationally Determined Contributions (NDCs).

Dokumen NDC Kanada, misalnya, menyebutkan langkah serius untuk memastikan keadilan dalam kebijakan iklim mereka menggunakan instrumen-instrumen perencanaan dan pengukuran seperti Gender Based Analysis Plus (GBA+) dan Gender Budgeting Act.

Untuk memastikan pengarusutamaan gender dalam kebijakan iklim, Indonesia memerlukan kerja sama antar lembaga.

Isu gender bukanlah isu yang terpisah dan hanya menjadi urusan Kementerian Perempuan saja, tetapi semua pihak. Ketersediaan data terpilah gender masih menjadi pekerjaan besar Indonesia, bahkan tidak hanya terkait persoalan perubahan iklim.

Konferensi iklim tahunan PBB atau COP 28 yang akan diselenggarakan pada November mendatang menjadi pengingat untuk pentingnya menjadikan "gender" tak hanya sekadar jargon dan lisptik dalam kebijakan publik. Ini pun tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga negara lain.

Andi Misbahul Pratiwi, PhD Student, University of Leeds

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.