Indonesia Perlu Kebijakan Perubahan Iklim yang Lebih Responsif Gender

Namun, kata gender justru tidak muncul sama sekali dalam Buku 4: Pendanaan Ketahanan Iklim.

Hal ini sangat disayangkan karena agenda adaptasi dan mitigasi perubahan iklim akan sulit berjalan maksimal tanpa kebijakan pendanaan yang responsif gender.

Misalnya, di tingkat nasional, semestinya ada aturan khusus guna meningkatkan kepatuhan kementerian/lembaga dalam merencanakan pembiayaan iklim yang responsif gender.

Sementara di tingkat daerah, pengelolaan dana desa untuk adaptasi iklim sepatutnya turut mengakomodasi suara, aspirasi, dan kepentingan perempuan dan kelompok rentan.

Hasil telaah di atas juga menunjukkan bahwa adopsi isu gender lebih maju pada dokumen-dokumen yang terbit sejak tahun 2020.

Pertanyaan selanjutnya: apakah cukup isu gender hanya disebutkan dalam dokumen?

Data terpilah gender tak tersedia

Selanjutnya, kita memerlukan langkah 2 hingga langkah 9 untuk memastikan sebuah kebijakan telah responsif gender.

Nah, terkait hal ini, saya terbentur di langkah 2 yaitu analisis data yang terpilah gender (langkah 2). Data ini, misalnya, berkaitan dengan jumlah perempuan dan laki-laki yang berpotensi kehilangan pekerjaan akibat krisis iklim baik di perkotaan maupun perdesaan.

Tak ada satupun dokumen iklim yang menyediakan data semacam itu. Kalaupun disinggung, data terpilah gender hanya disebutkan dalam dokumen Komunikasi Adaptasi Indonesia (2022) sebagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia.

Tanpa data terpilah gender, kita akan sulit melakukan telaah lanjutan, misalnya analisis kesenjangan gender (langkah 3).

Indonesia dapat belajar dari Pemerintah Kanada yang memiliki data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, etnisitas, pendapatan, lokasi tempat tinggal. Data ini mereka gunakan untuk memahami dampak perubahan iklim dan situasi rentan kelompok tertentu, sekaligus mendesain kebijakan dan program adaptasi iklim selanjutnya.

Jika Indonesia tak melakukan ini, risikonya tidak akan ada perumusan indikator gender (langkah 9) yang konkret untuk agenda mitigasi dan adaptasi iklim nasional.