Indonesia Perlu Kebijakan Perubahan Iklim yang Lebih Responsif Gender

4) menemukenali isu gender di internal lembaga

5) menemukenali isu gender di eksternal lembaga

6) rumusan kebijakan

7) rumusan rencana aksi

8) pengukuran hasil, dan

9) indikator gender.

Kesembilan langkah tersebut terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap analisis kebijakan yang responsif gender (langkah 1-5), tahap formulasi kebijakan yang responsif gender (langkah 6-7), dan tahap pengukuran hasil (langkah 8-9).

Sesuai langkah pertama dalam GAP, saya pun mengecek tujuan terbitnya dokumen tersebut. Hasilnya, semua dokumen telah memasukkan "gender" sebagai isu penting dalam agenda pembangunan ramah iklim di Indonesia.

Kendati disebutkan, kedalaman pembahasan terkait isu gender antardokumen masih sangat beragam. Misalnya, kata "gender" hanya disebut satu atau dua kali dalam beberapa dokumen.

Ada beberapa dokumen yang memasukkan isu gender dengan cukup serius, yakni tiga dokumen yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK): Peta Jalan NDC untuk Adaptasi Perubahan Iklim, Strategi Jangka Panjang Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050, dan Komunikasi Adaptasi Indonesia.

Peta Jalan Kontribusi Iklim Nasional (Nationally Determined Contribution atau NDC) untuk Adaptasi Perubahan Iklim, misalnya, menyebutkan upaya memasukkan perspektif gender dalam adaptasi perubahan iklim sangat penting untuk mewujudkan adaptasi yang lebih inklusif dan efektif.

Ada juga satu dokumen terbitan Bappenas: Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim 2020-2045. Dokumen ini memiliki 5 buku turunan yaitu: a) Buku 1: Daftar Aksi dan Lokasi Ketahanan Iklim; b) Buku 2: Kelembagaan untuk Ketahanan Iklim; c) Buku 3: Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Ketahanan Iklim; d) Buku 4: Pendanaan Ketahanan Iklim; e) Buku 5: Pemantauan, Evaluasi, & Pelaporan Aksi Ketahanan Iklim dalam Kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional.

Buku 1-3 dan 5 menyebutkan perspektif dan kesetaraan gender sebagai aspek penting dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kata gender juga lekat dengan konsep inklusivitas dalam kebijakan iklim.