MBKM Strategi Siapkan Kompetensi Baru

Sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi menjadi kunci setiap bangsa, tak terkecuali Indonesia. Sadar akan hal itu, maka Presiden Joko Widodo dalam periode kedua menjadikan pembangunan SDM berkualitas sebagai target pemerintahannya. Nadiem Makarim yang ditunjuk selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, mencoba menjawab cita-cita Presiden Jokowi tersebut. Banyak langkah ditempuh di dunia pendidikan, antara lain Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

MBKM memberi ruang dan kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk meningkatkan dan menambah kompetensinya. Perguruan tinggi harus mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memberi pilihan-pilihan bagi mahasiswa. Guna mengetahui kebijakan tersebut dalamm implementasi, wartawan Koran Jakarta, Muhamad Ma'rup mewawancarai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Prof Dr H Fatah Sulaiman, ST, MT. Berikut petikannya.

Bagaimana Bapak menilai kebijakan MBKM dari pemerintah?

MBKM merupakan sesuatu yang menjadi mandatori kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Hal tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020. Perguruan tinggi (PT) Indonesia baik PTN maupun PTS harus mampu menyiapkan diri untuk mengimplementasikannya. Di dalamnya harus diberikan akses atau ruang bagi mahasiswa dari semester 1 sampai 3 untuk mengakses di luar kompetensi prodi pilihannya.

Contoh, 1 semester di dalam universitas lintas prodi setara 20 Satuan Kredit Semester (SKS) diperkenankan. Kalau di luar institusi, 2 semester setara dengan 40 SKS seperti magang, riset kolabrasi, dan kerja-kerja sosial. PT memberikan akses itu untuk mahasiswa yang dulu tidak ada ketentuannya. Ini sekarang sudah jadi bagian dari mandatori kebijakan pemerintah melalui Kemendikbudristek. Substansi kebijakan ini sangat baik bagi pengembangan mahasiswa agar menjadi SDM unggul dan utuh. Jadi, nanti ruang kebebasan untuk mengeskplorasi potensi talenta mahasiswa diberi akses melalui implementasi MBKM.

Kebijakan tersebut sudah 2 tahun berjalan. Apa saja yang harus ditingkatkan?

PT harus menyiapkan diri dan beradaptasi. Mengembangkan fasilitas-fasilitas, termasuk pedoman-pedoman konversi kurikulumnya. Misalnya, mahasiswa mengambil akses implementasi MBKM di luar prodi. Itu harus juga diapresiasi SKS-nya dan akan terkait dengan kebijakan konversi. Ini termasuk kegiatan magang di industri. Ini menambah kekuatan kompetensi berdasarkan pengalaman langsung mahasiswa di industri.

Itu internal. Untuk eksternal harus diintervensi kebijakan pemerintah seperti dukungan seluruh stakeholder. Industri harus punya kesepahaman dan proaktif memberikan fasilitas untuk magang dan riset bersama mahasiswa. Saya kira ini harus saling proaktif antarstakeholder. Dengan begitu, bisa menyukseskan agenda implementasi MBKM yang substansi targetnya penguatan SDM unggul dan utuh tadi.

Ada tantangan Mendikbudristek agar kampus memiliki program MBKM sendiri. Bagaimana Untirta merespons kebijakan tersebut?

Untirta sangat apresiatif dengan kebijakan itu, serta merespons dengan menyiapkan diri. Langkah pertama, sederhannya, kami sudah punya Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan industri. Selama ini dalam bentuk dokumen, maka secara proaktif kami panggil dan datangi industri yang sudah MoU. Ini dalam rangka segera mengimplementasikan terutama memfasilitasi MBKM tadi.

Kami juga membuat program terkait problem solving industry dan pengembangan hilirisasi produk yang melibatkan stakeholder industri, pemerintah daerah (pemda), dan Untirta. Kami di-back up pendanaan oleh kementerian. Ada program matching fund untuk penyiapan riset kolaborasi pengembangan plastik antibakteri yang dimanfaatkan UMKM, agar menjadi kemasan tahan lama. Selain itu, ada pemanfaatan limbah plastik untuk bahan bakar bekerja sama dengan industri. Program-program lainnya juga sudah ada. Kami sudah siapkan tim-tim untuk menindaklanjuti konsep yang dicanangkan kementerian.

Bagaimana respons industri yang bekerja sama dengan Untirta?

Responsnya baik. Kami sudah kerja sama dengan ratusan industri. Kemarin dari industri yang sudah dikomunikasi. Hampir semua industri di kawasan industri support. Ini termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Mereka memfasilitasi dan saling memberi pemahaman untuk mendukung program ini.

Tadi disinggung kolaborasi dengan pemda dan industri daerah. Bagaimana pelaksanaan kolaborasi tersebut?