Pemerintah Harus Jamin Investor Mendapat Energi Bersih

» Kalau tidak bisa menjamin akses pelaku usaha ke EBT maka investor akan kabur.

» RI tengah mengkaji mekanisme pembiayaan yang tepat guna mewujudkan transisi energi.

JAKARTA - Usaha pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan harus diikuti dengan desain kebijakan yang bisa menarik banyak investasi ke dalam negeri. Salah satu prasyarat yang harus dipenuhi pemerintah agar investor berbondong-bondong datang ke Indonesia adalah jaminan pada akses memanfaatkan energi bersih yang ramah lingkungan khususnya energi baru terbarukan.

Direktur Eksekutif Institute for Essential and Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, yang diminta pendapatnya di Jakarta, Kamis (17/2), mengatakan, ke depan masyarakat global menuntut industri hijau yang berbasis pada ekonomi sirkular dan energi terbarukan.

"Investor akan masuk ke satu negara jika dia mendapat akses ke energi bersih untuk menghasilkan produknya yang selanjutnya dilepas ke pasar global. Jadi, buyer akan berminat jika dalam proses produksi menggunakan energi ramah lingkungan," kata Fabby.

Sebaliknya, kalau produknya masih menggunakan energi fosil dalam proses produksinya maka produknya akan dibeli murah sehingga berpotensi merugi. "Kalau Indonesia tidak bisa menjamin akses pelaku usaha atas energi terbarukan maka investor akan kabur dari Indonesia dan beralih ke negara lain," kata Fabby.

Dia pun memahami keterbatasan pembiayaan pemerintah saat ini, sehingga perlu berkolaborasi dengan pelaku usaha untuk mengembangkan energi baru terbarukan secara besar-besaran.

"Buka kesempatan sebesar-besarnya bagi pelaku usaha untuk mengembangkan energi terbarukan dan mendorong pengembangan industri teknologi rendah karbon, sehingga dapat memasok kebutuhan teknologi seperti modul surya, generator, turbin, gasifier, motor listrik, dan sebagainya," kata Fabby.

Senada dengan Fabby, Pakar Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan perlu upaya mendorong investasi di bidang EBT mengingat untuk transisi ke energi bersih memerlukan dana yang cukup besar.

"Semua potensi renewable energy harus dimanfaatkan. Tentu dengan menggandeng investor akan sangat membantu karena teknologinya memang membutuhkan biaya. Maka pemerintah perlu membuat kebijakan yang ramah investasi terhadap sektor EBT ini," kata Wibisono.

Regulasi yang dikeluarkan harus bisa menarik calon investor. Mereka harus diyakinkan bahwa investasinya bisa menguntungkan. Dukungan kebijakan itu bisa berupa insentif, supaya investor tertarik menanamkan modalnya. Dengan semakin meluasnya penggunaan EBT diharapkan biaya produksinya semakin murah, sehingga masyarakat makin tertarik untuk bermigrasi.

Mekanisme Pembiayaan

Sementara itu, Presiden COP26 United Kingdom, Alok Sharma, saat bertemu dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan telah menindaklanjuti hasil Konferensi COP26 di Glasgow, beberapa waktu lalu, yang menghasilkan Glasgow Climate Pact.