Karhutla Kalimantan Makin Jadi Sorotan, Jepang Kirim Kapal dan 3 Helikopter

Tokyo - Jepang mengirim kapal pengangkut Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) ke Indonesia untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan.

Kapal Kunisaki yang membawa tiga helikopter CH-47 meninggalkan pangkalan Kure di Prefektur Hiroshima, Jepang bagian barat, pada Minggu (30/8) untuk menjalankan misi tersebut.

Menurut Kementerian Pertahanan Jepang, kapal beserta personel SDF diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua minggu untuk mencapai Indonesia, demikian dilaporkan Kyodo.

Misi tersebut menjadi operasi pemadaman kebakaran luar negeri pertama yang dilakukan personel SDF. Sekitar 350 personel akan terlibat dalam operasi kemanusiaan tersebut berdasarkan perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kementerian pertahanan Jepang dan Indonesia pada Mei 2026.

Bantuan Jepang datang ketika kebakaran hutan dan lahan masih melanda sejumlah wilayah Kalimantan. Dampak karhutla bahkan menjadi perhatian karena asap berpotensi meluas hingga wilayah negara-negara tetangga.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait dampak karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan negara sekitar.

“Saya akan koordinasikan, meminta kepada kementerian, khususnya Kementerian Luar Negeri, untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif dan baik untuk bisa memberikan masukan atau koordinasi terkait dengan hal ini,” kata Puan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Puan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk menangani karhutla. Namun, DPR mendorong agar upaya tersebut terus diperkuat sehingga seluruh titik api dapat segera dipadamkan.

Ia menekankan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak, serta rehabilitasi hutan dan wilayah yang terdampak setelah kebakaran.

Mekanisme ASEAN

Sementara itu, penggunaan mekanisme ASEAN oleh negara-negara tetangga untuk merespons dampak karhutla Indonesia dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan dan prinsip non-interferensi antarnegara anggota.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah mengatakan pemanfaatan mekanisme ASEAN menunjukkan adanya kesadaran negara-negara anggota untuk menjaga prinsip saling menghormati dan tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing.

“Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran akan prinsip yang sudah melembaga, yakni saling menghargai prinsip kedaulatan, sehingga membuat sesama anggota ASEAN tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing,” kata Teuku Rezasyah saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut dia, keputusan Malaysia dan Brunei Darussalam untuk merespons persoalan karhutla Indonesia melalui mekanisme ASEAN dapat dipahami sebagai upaya menjaga hubungan dan keharmonisan antarnegara anggota.

Akademisi tersebut menilai penggunaan mekanisme regional juga penting untuk mencegah munculnya persepsi bahwa negara tetangga melakukan intervensi langsung terhadap persoalan domestik Indonesia.