Kelas Menengah Menyusut Pertanda Kemajuan Pembangunan Indonesia Melambat

Menurut Andree, modal sosial tersebut perlu dipahami sebagai kekuatan masyarakat untuk bekerja sama secara sukarela dan setara. Kepercayaan sosial yang menjadi fondasi gotong royong akan tumbuh ketika masyarakat merasa didengar, dihormati, dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan publik.

“Penting bagi pemerintah untuk kembali ke semangat asli gotong royong yang menyambut inisiatif komunitas sebagai bagian bernegara,” katanya.

Untuk memastikan kemakmuran Indonesia terus meningkat, pemerintah perlu memperkuat transparansi, menjaga ruang partisipasi publik, dan memastikan proses perumusan kebijakan berlangsung secara terbuka.

Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa kemajuan yang telah dicapai tidak kehilangan momentum.

“Indonesia memasuki usia ke-81 sebagai negara yang jauh lebih makmur dibanding beberapa dekade lalu. Kita memiliki modal sosial yang kuat dan tradisi gotong royong yang hidup. Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa kekuatan tersebut didukung oleh institusi yang transparan, kebijakan yang terbuka, dan kebebasan warga yang terjamin agar kemakmuran dapat terus meningkat,” pungkasnya.

Di kesempatan lain, Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di Universitas Mercu Buana Yogyakarta Awan Santosa mengatakan kemakmuran Indonesia harus dilihat dari kondisi riil di lapangan dengan melihat langsung kehidupan masyarakat.

“Kemakmuran tidak hanya terkait pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan derajat implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Selain itu, aspek kelestarian alam dan lingkungan menjadi fondasi penting yang tidak boleh diabaikan,” kata Awan.

Salah satu indikasi bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya terealisasi adalah masih tingginya ketimpangan kesejahteraan di masyarakat. Kesenjangan itu, sebagai bukti bahwa manfaat pembangunan belum dirasakan merata.

Ia juga menyoroti fenomena korporatokrasi. Praktik tersebut jelasnya tidak hanya memproduksi ketimpangan, tetapi juga berdampak pada kerusakan lingkungan yang berujung pada bencana ekologi.

“Korporatokrasi selain memproduksi ketimpangan juga berdampak kerusakan lingkungan yang menyebabkan bencana ekologis. Rakyat kecil yang kembali menjadi korban dengan merosotnya kesejahteraan,” tegas Awan.

Awan mencontohkan bencana yang terjadi di Sumatra dan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai gambaran nyata dampak kerusakan lingkungan terhadap masyarakat.

Bagi Awan, jika pemerintah hanya mengejar angka kemakmuran tanpa memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, maka kemajuan yang ada hanya akan bersifat semu.