Perlu Segera Menghitung Ketersediaan Logistik Dampak Kemarau Panjang

JAKARTA – Pemerintah diingatkan segera mendata ulang ketersediaan logistik guna menghadapi kemarau Panjang. Usul ini datang dari Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia (PPLI). Kelompok ini menilai perlu dilakukan mitigasi dampak kemarau terhadap pasokan dan harga produk hortikultura secara terpadu melalui penguatan logistik distribusi, data produksi, teknologi pascapanen hingga infrastruktur rantai dingin.

Kepala Bidang Rantai Dingin PPLI Tejo Mulyono mengatakan cuaca ekstrem dapat mengurangi produksi ketika menyebabkan kegagalan panen sehingga berdampak terhadap ketersediaan produk hortikultura.

“Saat cuaca ekstrem, tentu saja ada kekurangan supply karena gagal panen, secara agregat tingkat produksi nasional akan menurun bila terjadi cuaca ekstrem,” kata Tejo saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak kemarau berlangsung pada Juli–September 2026, dengan cakupan terbesar pada Agustus yang meliputi 369 zona musim atau 48,84 persen luas daratan Indonesia.

Menurut Tejo, penguatan rantai dingin atau cold chain dapat membantu menjaga kualitas dan memperpanjang masa simpan produk hortikultura setelah dipanen, meski bukan satu-satunya faktor penentu stabilitas harga.

“Pembangunan cold chain berperan hanya pada menjaga kualitas produk dan daya simpan yang lama,” ujarnya.

Namun, ia mengatakan sebagian besar distribusi buah dan sayuran masih menggunakan angkutan konvensional tanpa pendingin. Penanganannya juga berbeda untuk setiap komoditas, seperti cabai yang cepat rusak dan bawang merah yang lebih membutuhkan penyimpanan kering.

Dengan demikian, Tejo menyebut kehilangan pangan atau food loss berpotensi terjadi sejak proses panen, pengepakan, pengangkutan dan penyimpanan hingga perdagangan.

“Perkiraan food loss masih sekitar 25–30 persen dari total produksi komoditas. Persentase tersebut merupakan total food loss dari saat proses panen, pengepakan, pengangkutan, penyimpanan di gudang-gudang distribusi dan saat transaksi perdagangan,” ungkap Tejo.

Kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) memperkirakan kehilangan dan pemborosan pangan di Indonesia selama 2000–2019 mencapai 23–48 juta ton per tahun, dengan potensi kerugian ekonomi Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun. Data tersebut mencakup seluruh jenis pangan.

Menurut Tejo, sentra produksi dan pusat distribusi membutuhkan penguatan rumah kemas, fasilitas pengolahan, penyimpanan dingin serta kendaraan berpendingin untuk mengurangi kehilangan hasil setelah panen.

“Di pasar-pasar induk perlu cold storage untuk penyimpanan stok pedagang besar. Kendaraan-kendaraan berpendingin masih sangat dibutuhkan untuk mengurangi food loss,” ucapnya.

Selain infrastruktur, ia menekankan pentingnya informasi produksi dan harga secara waktu nyata hingga tingkat kabupaten dan kota agar pasokan dapat lebih cepat dimobilisasi dari wilayah surplus menuju daerah yang mengalami kekurangan.

“Perlu adanya informasi realtime atas jumlah produksi dan harga komoditas di setiap wilayah kota/kabupaten. Dengan adanya data harga per wilayah, maka bila terjadi harga tinggi di satu wilayah, dapat didrop komoditas dari wilayah surplus produksi,” ucap Tejo.