Danantara Laporkan Progres Kampung Haji dan Peluang Saham Bandara Madinah ke Prabowo

JAKARTA - CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan perkembangan terbaru pembangunan Kampung Haji di Mekkah dan Madinah kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8).

Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (6/8), Rosan menjelaskan tahapan pembangunan telah sampai pada pemilihan arsitek dan pembuatan ilustrasi Kampung Haji.

"Kita sudah proses untuk pemilihan arsiteknya, ilustrasinya seperti apa, Bapak Presiden minta di-update," kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan setelah memberikan laporan kepada Presiden Prabowo.

Rosan, yang baru kembali dari Mekkah, Madinah, dan Jeddah-tiga kota di Arab Saud--juga menyampaikan hasil pertemuannya dengan pejabat kementerian investasi setempat dan penasihat Raja.

"Kebetulan ada kerja sama dengan kementerian investasi di sana, kebetulan menteri investasinya juga baru mengundang saya, dan bertemu juga dengan penasihat Raja, dan beberapa kerja sama di bidang airport (bandara, Red.) di Madinah, salah satunya yang ditawarkan untuk Danantara mempunyai porsi kepemilikan di airport Madinah," ujar CEO Danantara.

Terkait itu, Rosan menyampaikan Danantara masih menjajaki tawaran tersebut dan berkomunikasi dengan Mada International Holdings/Mada Group selaku pengelola bandara di Madinah tersebut.

Dalam pertemuan yang sama dengan Presiden, Rosan juga melaporkan perkembangan terbaru mengenai perbaikan sistem kerja di BUMN-BUMN, terutama dalam mengurangi lapisan (layer) birokrasi.

"Arahan-arahan Beliau (Presiden, Red.) juga untuk pengurangan layer-layer, terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar (seperti) Pertamina, PLN, dan yang lain-lainnya agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga lebih meningkat, efisiensi juga lebih terjaga, dan juga tentu saja (diikuti, Red.) di BUMN-BUMN lainnya," kata Rosan.

Rosan melanjutkan perampingan (streamlining) telah dilakukan pada 274 perusahaan per akhir Juli 2026.

Terakhir, Rosan juga melaporkan perkembangan proyek-proyek hilirisasi yang berjalan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir pada bulan lalu, Presiden Prabowo menyatakan uang negara yang dihemat setelah menutup, merger, dan mengonsolidasikan 250 BUMN dapat mencapai Rp50 triliun. Penghematan itu berasal dari biaya rutin (overhead cost) yang bisa dipangkas, karena negara tidak perlu lagi menggaji direksi, komisaris, membayar sewa gedung beserta listriknya, dan pengeluaran lain dari 250 BUMN tersebut.

Oleh karena itu, Presiden menargetkan hingga akhir tahun 2026, jumlah BUMN yang tersisa maksimal 350 BUMN dari semula 1.077 BUMN. "Mereka (Danantara, red.) menyanggupi," kata Prabowo.