BNPB Perkuat OMC-Armada Pemadaman Karhutla di Kalimantan

JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penambahan armada udara, serta penguatan personel dan sarana pemadaman guna penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, menyusul peningkatan titik panas dalam sepekan terakhir.

Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan di Jakarta, Minggu, mengatakan peningkatan aktivitas karhutla terpantau utamanya di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh minimnya curah hujan alami yang terjadi selama hampir sepekan terakhir, sehingga meningkatkan risiko kebakaran dan memperpanjang keberadaan asap di sejumlah wilayah.

“Kondisi karhutla di Kalimantan memiliki karakteristik yang berbeda karena banyak terjadi di lahan gambut. Permukaan lahan yang terlihat sudah padam belum tentu bara di bawahnya benar-benar mati. Karena itu, hujan dengan intensitas yang cukup menjadi salah satu faktor penting untuk membantu membasahi kembali lahan gambut dan memadamkan bara yang masih tersimpan,” ujar Suharyanto.

Untuk itu, BNPB melaksanakan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai salah satu prioritas penanganan. Berdasarkan evaluasi teknis dan ketersediaan awan yang dilakukan bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per Minggu (23/8), penyemaian awan menggunakan garam dapat kembali dilaksanakan secara intensif di wilayah Kalimantan.

“OMC menjadi salah satu prioritas kita. Hari ini sudah bisa kembali dilaksanakan secara intensif berdasarkan kondisi awan yang tersedia. Kita berharap hujan dapat segera turun di wilayah-wilayah yang membutuhkan sehingga membantu proses pemadaman di lapangan,” katanya.

BNPB saat ini menyiagakan 30 unit helikopter untuk mendukung operasi water bombing dan patroli udara di wilayah Kalimantan.

Jumlah armada tersebut masih dapat ditambah sesuai kebutuhan lapangan dan arahan Presiden Prabowo Subianto, serta koordinasi dengan Kementerian Pertahanan.

Selain operasi udara, pemerintah memperkuat satgas darat dengan menambah perlengkapan bagi personel, termasuk Alat Pelindung Diri (APD) dan pompa air bertekanan tinggi (high-pressure pump). Penguatan ini ditujukan untuk memastikan proses pemadaman di darat dapat berjalan lebih efektif.

Pemerintah juga mengalokasikan dukungan berupa mobil tangki air hingga 100 unit untuk setiap provinsi sesuai kebutuhan. Armada tersebut akan memperkuat distribusi air bagi operasi pemadaman darat di wilayah kabupaten dan kota yang terdampak karhutla.

Suharyanto menegaskan, pemerintah pusat memberikan perhatian penuh terhadap penanganan karhutla di Kalimantan. Setelah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah wilayah terdampak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Presiden telah menginstruksikan agar kebutuhan sarana dan prasarana untuk tim gabungan di lapangan dipenuhi serta penanganannya dipercepat.

Di sisi lain, BNPB terus memantau dampak asap terhadap aktivitas masyarakat, termasuk sektor transportasi udara. Kepekatan asap sempat menyebabkan penurunan jarak pandang di sejumlah wilayah, antara lain Banjarbaru, Palangka Raya, dan Pontianak, terutama pada pagi hari sekitar pukul 08.00 hingga 10.00 waktu setempat. Namun, kondisi jarak pandang dilaporkan berangsur membaik pada siang hari.

Berdasarkan pemantauan lalu lintas udara pada Minggu pagi, aktivitas penerbangan di sejumlah bandara utama, seperti Bandara Syamsudin Noor, Bandara Supadio, dan Bandara Tjilik Riwut, masih dapat berlangsung dengan aman dan sesuai jadwal.

Dalam penanganan dampak kesehatan akibat asap karhutla, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah. Posko Kesehatan Terpadu diperkuat di daerah terdampak untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan kesehatan tertentu, mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang diperlukan.

Sementara terkait risiko dampak asap lintas batas atau cross-border haze, pemerintah terus melakukan pemantauan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga sesuai perkembangan kondisi di lapangan.