Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Kuota PLTS Atap Diminta Dihapus, Transisi Energi Jangan Dipasung

📅 Rabu, 05 Agu 2026, 23:59 WIB | Oleh: Tim Redaksi

Kelompok ini secara struktural belum memiliki modal untuk investasi mandiri.

“Langkah ini tidak hanya mempercepat bauran energi bersih secara masif, tetapi juga menjamin keadilan energi dan mengurangi biaya hidup rumah tangga rentan yang bisa dialokasikan untuk pendidikan anak dan konsumsi,” ujarnya.

“Dengan membebaskan jalur pasar dan secara aktif mengintervensi jalur pemerintah untuk masyarakat Desil 5, kita tidak hanya menyelesaikan masalah keandalan pasokan listrik, tetapi juga memastikan transisi energi berjalan secara adil dan inklusif,” pungkas Adila.

Diketahui, sejak Juli 2024, pemerintah Indonesia resmi memberlakukan sistem kuota untuk pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap yang terhubung ke jaringan PLN yang tertuang pada PEraturan Menteri ESDM No.2 Tahun 2024.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam mengelola integrasi energi terbarukan ke dalam sistem kelistrikan nasional, sekaligus mendukung target transisi energi menuju Net Zero Emission pada 2060.

Sistem kuota ini dirancang untuk memastikan pemanfaatan PLTS atap berjalan seimbang dengan kapasitas jaringan PLN, menghindari kelebihan daya balik (excess power) yang dapat mengganggu stabilitas sistem kelistrikan.

Dalam mendukung target Net Zero Emission tahun 2060 atau lebih cepat, pemerintah telah menetapkan kuota hingga 2028 sebesar 1.5 GW untuk PLTS Atap.

Sementara untuk masing-masing wilayah, Pemerintah menetapkan kuota berdasarkan kapasitas sistem yang akan dievaluasi dan diperbarui secara berkala oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sistem kuota akan dibuka dalam 2 periode setahun yaitu bulan Januari dan Juli.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Kemenperin akan Gunakan Nilai Tambah untuk Ukur Kinerja Manufaktur
    Keberhasilan Indonesia menempati peringkat ke-12 dunia sekaligus memimpin ...
  • Kemenperin akan Arahkan Industri 2027 pada Hilirisasi dan Industri Hijau
    Prestasi Indonesia yang berhasil naik ke peringkat 12 ...
  • Pria tanpa identitas Tewas Tersengat Listrik saat Curi Kabel LRT
    Wajar sih kalau mati, justru aneh klo tidak ...
  • Meski Melambat, Industri Tetap Ekspansi! Kemenperin: Ini 2 Sektor Paling Moncer
    Meskipun data Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Agustus 2026 ...
  • Kawasan Industri Tak Lagi Kompetitif, Investor Mulai Melirik Vietnam
    Meskipun banyak pabrik di Indonesia kini mulai beralih ...
Nasional
Wamendiktisaintek Sebut Tem...
Luar Negeri
Aljazair Buka Pintu Lebar I...

BNPB: Kualitas Udara Kalbar Berbahaya

1.5 jam yang lalu | Ilham Sudrajat

Nasional
BNPB: Kualitas Udara Kalbar...
Nasional
BNPB: OMC Penanganan Karhut...
Advertisement
Ratusan Petani Tebu Gelar Aksi Dekat Istana Negara, Tuntut Kenaikan HPP dan Hapus HET Gula

Ratusan Petani Tebu Gelar Aksi Dekat Istana Negara, Tuntut Kenaikan HPP dan Hapus HET Gula

02 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.