UEFA Ancam FIFA Lewat Jalur Hukum Terkait Keuntungan Piala Dunia

JAKARTA - Ketegangan antara UEFA dan FIFA semakin memanas setelah badan sepak bola Eropa itu mengancam akan menempuh jalur hukum terkait rencana Presiden FIFA menjual sebagian keuntungan Piala Dunia mendatang kepada investor swasta. Ancaman tersebut muncul meski proposal kontroversial itu telah resmi dibatalkan beberapa hari setelah menuai penolakan luas dari berbagai pemangku kepentingan sepak bola.

Rencana tersebut sebelumnya bertujuan menghimpun dana sebesar 4,2 miliar dolar AS dari sejumlah investor, termasuk perusahaan investasi asal New York milik Joshua Kushner. Namun, proposal itu akhirnya ditarik pada Sabtu setelah bocoran mengenai rencana tersebut memicu reaksi keras dari berbagai konfederasi sepak bola.

Penolakan paling tegas datang dari UEFA yang menggelar pertemuan bersama 55 federasi anggotanya. Dalam pertemuan tersebut, seluruh anggota sepakat melakukan boikot terhadap seluruh kegiatan dan kompetisi FIFA selama proposal tersebut masih diberlakukan.

Langkah UEFA kemudian berlanjut ke ranah hukum. Melalui firma hukum Dechert yang berbasis di New York, UEFA mengirimkan surat resmi kepada FIFA yang menyatakan sedang mempertimbangkan berbagai upaya hukum, termasuk gugatan, arbitrase, maupun pengaduan regulasi terkait rencana pembentukan FIFA Forward Enterprise (FFE).

Dalam surat yang dikirimkan pada Jumat itu, UEFA juga meminta FIFA menjaga seluruh dokumen, data, serta komunikasi elektronik yang berkaitan dengan proposal tersebut. Surat tersebut bahkan mencantumkan nama 18 eksekutif FIFA yang diminta mempertahankan seluruh bukti karena berpotensi menjadi bagian dari proses hukum.

"UEFA secara resmi memberitahukan kepada Anda bahwa setiap penghancuran, penghapusan, pengubahan, penyembunyian, atau kehilangan materi yang relevan setelah menerima pemberitahuan ini dapat dianggap sebagai perusakan bukti," demikian isi surat yang dikirim kuasa hukum UEFA.

Di sisi lain, UEFA juga mengisyaratkan keinginan agar kepemimpinan Presiden FIFA segera berakhir. Organisasi itu menilai sosok tersebut telah kehilangan kepercayaan dari komunitas sepak bola internasional sehingga berbagai opsi, termasuk perubahan kepemimpinan, dinilai perlu dipertimbangkan.

Sebelum proposal dibatalkan, FIFA sempat menawarkan pembayaran satu kali sebesar 20 juta dolar AS kepada masing-masing dari 211 federasi anggotanya. Dana tersebut merupakan bagian dari skema pembentukan FIFA Forward Enterprise yang disebut memiliki valuasi sekitar 20 miliar dolar AS dan akan mengambil alih pengelolaan bisnis komersial serta turnamen-turnamen utama FIFA.

"Itu adalah proyek satu orang saja," kata Kepala Operasional FIFA, Kevin Lamour, yang menyebut banyak staf internal merasa tidak diberi informasi secara memadai mengenai rencana tersebut.

UEFA menilai proses hukum sangat mungkin ditempuh karena proposal tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip tata kelola sepak bola yang baik. Organisasi itu juga menyebut berbagai pemangku kepentingan memiliki kekhawatiran bahwa pengelolaan sepak bola dunia tidak seharusnya melibatkan skema bisnis yang dinilai berpotensi mengurangi independensi organisasi.

Selain UEFA, penolakan terhadap proposal tersebut juga datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) serta CONCACAF yang menaungi kawasan Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia. Keduanya turut mengeluarkan pernyataan keras yang menolak rencana pembentukan FIFA Forward Enterprise.

Sementara itu, dukungan terhadap Presiden FIFA masih datang dari sebagian federasi di Afrika. Di kawasan Amerika Selatan, CONMEBOL juga tetap memberikan dukungan, terutama karena organisasi tersebut berharap adanya perluasan Piala Dunia 2030 menjadi 64 peserta sehingga memberikan tambahan pertandingan kepada negara tuan rumah seperti Argentina, Uruguay, dan Paraguay.