Pemkot Bandung Fasilitasi 40 Pekerja ke Jepang

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperluas peluang kerja bagi warganya melalui penyelenggaraan job fair dan program penempatan tenaga kerja ke luar negeri.

Tak hanya membuka ribuan lowongan pekerjaan di dalam negeri, Pemkot juga memfasilitasi keberangkatan puluhan warga Kota Bandung untuk bekerja di Jepang dengan subsidi pelatihan bahasa hingga Rp10 juta per orang.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, mengatakan job fair yang digelar kali ini merupakan penyelenggaraan keempat sepanjang tahun. Kegiatan tersebut menyediakan sekitar 3.000 lowongan kerja dengan antusiasme pencari kerja yang tinggi.

“Setiap job fair rata-rata dihadiri sekitar 2.000 pencari kerja. Untuk kegiatan kali ini tersedia sekitar 3.000 lowongan sementara yang mendaftar melalui sistem tiket sebanyak 1.500 orang,” kata Yayan di Job Fair Wilayah Bandung Selatan di Miko Mall, Kamis (30/7).

Ia mengungkapkan, hasil job fair sebelumnya yang digelar di Gedung KONI menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup baik. Dari sekitar 1.500 peserta yang terdaftar sebanyak 600 orang telah berhasil memperoleh pekerjaan.

Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, Disnaker Kota Bandung juga melepas 40 warga yang akan bekerja di Jepang melalui kerja sama dengan sejumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).

Para peserta akan menjalani kontrak kerja selama tiga tahun di berbagai sektor seperti perawatan lansia (caregiver), pengolahan makanan, restoran hingga konstruksi.

Menurut Yayan, program ini menjadi salah satu strategi untuk menekan angka pengangguran sekaligus membuka akses pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Kesempatan bekerja di Jepang sangat besar. Bahkan agensi dari Jepang menyampaikan masih ada ribuan kebutuhan tenaga kerja dan mereka sangat tertarik dengan pekerja asal Kota Bandung karena dikenal ulet, terampil dan kreatif,” ujar dia.

Namun demikian, Yayan mengingatkan para pekerja untuk menjaga nama baik Kota Bandung selama berada di luar negeri.

“Mereka sangat sensitif terhadap perilaku negatif. Kalau ada pelanggaran, bukan hanya individu yang terkena dampaknya tetapi citra Kota Bandung juga bisa tercoreng bahkan berpotensi masuk daftar hitam,” tutur dia.

Untuk meringankan beban calon pekerja migran, Pemkot Bandung memberikan subsidi pelatihan bahasa Jepang hingga level N5 senilai sekitar Rp10 juta per orang.

Sedangkan kebutuhan lain seperti biaya tiket, visa hingga keberangkatan difasilitasi melalui kerja sama dengan perbankan dan pihak Jepang. Sebagian biaya dapat dicicil setelah peserta mulai bekerja di Jepang sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya besar di awal.

“Kami mensubsidi pelatihan bahasanya. Untuk biaya lainnya ada yang dibantu perbankan maupun pihak Jepang sehingga peserta bisa berangkat tanpa harus menyiapkan biaya besar di awal,” ungkap dia.