Pasar Gelap Selalu Tumbuh Subur jika Disparitas Harga Menggiurkan

Masuknya beras secara ilegal berpotensi merugikan serta menurunkan motivasi petani dalam negeri untuk terus berproduksi.

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengapresiasi penindakan impor beras ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan sebagai upaya melindungi petani dan menjaga keberlanjutan swasembada beras nasional.

“Jangan melihat jumlahnya, dampaknya. Kita sudah swasembada, tapi masih ada selundupan,” kata Amran dalam konferensi pers penindakan impor ilegal beras, garam, dan balpres di Jakarta, Selasa (22/9).

Amran menilai masuknya beras secara ilegal berpotensi merugikan serta menurunkan motivasi petani dalam negeri untuk terus berproduksi. “Petani demotivasi kalau kita impor. Nah, ini selundupan bukan dampak nilainya, tapi bisa demotivasi,” kata Mentan.

Kementan sendiri mencatat produksi beras Indonesia pada 2025 tercatat sebesar 34,69 juta ton atau meningkat 4,07 juta ton dibandingkan 30,62 juta ton pada 2024. Kenaikan produksi tersebut setara 13,29 persen secara tahunan.

Amran menekankan penindakan terhadap impor ilegal tetap penting meski jumlah barang yang masuk relatif kecil karena dampaknya terhadap petani dapat lebih besar daripada nilai barang yang ditindak.

Pengamat pertanian dari Universitas Jember,Ihsannudin, mendukung pernyataan Mentan soal tindakan tegas aparat terhadap beras ilegal, karena petani dalam negeri bisa menghadapi tekanan harga pada saat mereka sedang didorong untuk meningkatkan produksi.

“Keberadaan produk beras apalagi melalui pasar gelap akan sangat mempengaruhi harga di pasaran. Kalau yang ilegal leluasa bisa menjadi disturbansi terhadap petani,” katanya.

Ihsan menambahkan, jika pemerintah ingin petani terus semangat produksi, pasar dalam negeri harus dijaga. Menurutnya, persoalan utama bukan hanya berapa banyak beras yang berhasil diselundupkan, melainkan bagaimana praktik tersebut dapat memengaruhi persepsi petani terhadap kepastian pasar dan harga hasil panen.

Ancaman Iklim

Pada waktu terpisah, Akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa (Unwar) Bali, I Nengah Muliarta, mengatakan masuknya beras ilegal dari negara tetangga bukan sekadar kasus kriminalitas perbatasan, melainkan sinyal pasar yang amat nyata. Pasar gelap, kata dia, selalu tumbuh subur ketika terdapat disparitas harga yang menggiurkan dan celah efisiensi rantai pasok.

“Ketika beras luar negeri, bahkan yang diselundupkan secara sembunyi-sembunyi, masih mampu bersaing harga di dalam negeri, itu adalah teguran keras bahwa struktur biaya produksi beras domestik sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.

Demotivasi petani katanya tidak pernah lahir mendadak hanya karena berita penyelundupan di pelabuhan. Petani patah semangat karena kalkulasi riil di lapangan yang makin tidak masuk akal.

“Mulai dari lonjakan harga pupuk, benih, dan ongkos kerja, hingga kepastian harga jual gabah yang kerap anjlok saat panen raya,” paparnya.

Ketidakpastian itu, lanjutnya, diperparah oleh ancaman iklim, kegagalan irigasi, serta tingginya angka susut hasil akibat teknologi pascapanen yang tertinggal. Semua beban risiko tersebut dipikul sendiri oleh petani tanpa jaring pengaman yang memadai.

Jika pemerintah serius ingin melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan, fokus tidak boleh berhenti pada tindakan represif di pintu pelabuhan.