Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Inggris Pulihkan Hubungan dengan AS

📅 Senin, 27 Jul 2026, 01:00 WIB | Oleh: Tim Redaksi
Inggris Pulihkan Hubungan dengan AS Doc: antara
Ket. Menteri Pertahanan Inggris John Healey disebut berupaya membangun kembali komunikasi dengan pemerintahan Trump melalui kerja sama menjaga keamanan Selat Hormuz

Moskow – Inggris dilaporkan berupaya memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat (AS) yang sempat merenggang pada masa pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer dengan menjajaki kerja sama untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, menurut laporan The Telegraph.

Media tersebut sebelumnya melaporkan bahwa pada Maret lalu Starmer menolak permintaan Presiden AS Donald Trump untuk mengerahkan kapal perang Inggris guna memulihkan keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Penolakan itu disebut menjadi salah satu pemicu memburuknya hubungan kedua negara.

Situasi semakin memanas ketika Trump menyatakan akan mempertimbangkan secara serius menarik AS dari NATO apabila negara-negara anggota aliansi tersebut tidak mendukung operasi militer Washington terhadap Iran.

Dalam perkembangan terbaru, Menteri Pertahanan Inggris John Healey disebut berupaya membangun kembali komunikasi dengan pemerintahan Trump melalui kerja sama menjaga keamanan Selat Hormuz, sekaligus menunjukkan komitmen Inggris untuk memperkuat kemampuan militernya.

Mengutip sumber yang dekat dengan Healey, The Telegraph menyebut Menhan Inggris telah menggelar pembicaraan dengan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Keduanya membahas situasi keamanan di Selat Hormuz serta kemungkinan penyelenggaraan konferensi internasional di London guna membentuk koalisi untuk melindungi jalur pelayaran di kawasan tersebut.

Selain isu Hormuz, kedua pejabat juga membahas komitmen Inggris dalam meningkatkan belanja pertahanan sebagai bagian dari kewajibannya di NATO.

Selama ini, Trump berulang kali mengkritik negara-negara Eropa karena dinilai belum memberikan kontribusi memadai terhadap kemampuan pertahanan NATO. Ia bahkan mendesak seluruh anggota meningkatkan belanja pertahanan hingga setara 5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Kritik serupa juga datang dari internal NATO. The Times pada Februari lalu melaporkan sejumlah pejabat aliansi tidak puas terhadap lambatnya peningkatan anggaran pertahanan Inggris.

Seiring tekanan tersebut, pemerintah Inggris tengah mempertimbangkan bergabung dengan Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) atau Bank Pertahanan, Keamanan, dan Ketahanan sebagai sumber pendanaan tambahan untuk memperkuat sektor pertahanan.

Surat kabar The Sun melaporkan Menteri Keuangan Inggris John Healey menyatakan peningkatan investasi di industri pertahanan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. London juga berkomitmen memenuhi target belanja pertahanan yang telah ditetapkan.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Industri Nilam Butuh Terobosan, ARC USK Dorong SRG Jadi Solusi Tata Niaga
    Penerapan SRG nilam sangat krusial bagi sektor manufaktur ...
  • Impor Pelumas RI Tembus Ribuan Ton, Menperin Resmikan Pabrik Raksasa Shell, Libatkan 50 Vendor Lokal
    Kehadiran fasilitas produksi berkapasitas 12.000 ton per tahun ...
  • Pameran Fi Asia Indonesia 2026 Perluas Akses Industri terhadap Teknologi Pangan Global
    Ulasan yang sangat mencerahkan terutama pada pandangan Dr. ...
  • Wali Kota: Pemkot Bandung Dorong Industri Sepatu Perluas Pasar Ekspor
    Langkah strategis Pemkot Bandung menyoroti urgensi Surat Keterangan ...
  • UU Reforma Agraria Ditantang Bereskan Akar Konflik Tanah
    Orang kepercayaan Menterinya aja kena OTT KPK ...
Advertisement
Art Jakarta Detail Sidebar
Luar Negeri
WMO Ungkap Sungai di Dunia ...

Izin Usaha di Jakarta Akan Terus Dipermudah

2 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Megapolitan
Izin Usaha di Jakarta Akan ...

Sekolah di Yogyakarta Harus Aman dan Nyaman

2 jam lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
Sekolah di Yogyakarta Harus...
Advertisement
Menhub Bebas Tugaskan Dirjen Perhubungan Laut

Menhub Bebas Tugaskan Dirjen Perhubungan Laut

18 Sep 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.