Tuding Rugikan Hubungan Bilateral, Tiongkok Larang Menhan Filipina Masuk Wilayahnya

Beijing - Pemerintah Tiongkok menjatuhkan sanksi kepada Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. beserta keluarganya dengan melarang mereka memasuki wilayah Tiongkok, termasuk Hong Kong dan Makau. Langkah tersebut diambil karena Teodoro dinilai berulang kali melontarkan pernyataan yang dianggap merugikan kepentingan Tiongkok dan mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

"Kementerian Luar Negeri telah mengumumkan di situs webnya keputusan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. dan keluarganya. Ia adalah salah satu orang yang paling terang-terangan di antara segelintir orang yang memusuhi Tiongkok di Filipina," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (12/6).

Selain larangan masuk ke wilayah Tiongkok, pemerintah juga melarang organisasi maupun individu di negara tersebut melakukan transaksi, kerja sama, atau aktivitas lainnya dengan Teodoro, istrinya, dan anak-anaknya.

Berdasarkan pengumuman Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada Kamis (11/6), sanksi dijatuhkan karena Teodoro dinilai berulang kali membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab mengenai Tiongkok, merusak kepentingan sah negara tersebut, serta menyabotase hubungan Tiongkok-Filipina.

"Perilakunya yang sembrono akan menjadi bumerang dan kepentingan Filipina serta seluruh rakyatnya yang akan menanggung akibatnya," ujar Lin Jian.

Menurut Lin, jika tindakan tokoh-tokoh seperti Teodoro terus dibiarkan merusak upaya kedua negara dalam menstabilkan hubungan, maka yang akan dirugikan pada akhirnya adalah kepentingan fundamental Filipina dan rakyatnya sendiri.

"Kami melihat bagaimana Gilberto terus memutarbalikkan fakta dan menjelekkan Tiongkok. Retorika dan tindakannya yang beracun tidak ada hubungannya dengan 'membela bangsanya'. Hal itu murni sandiwara politik untuk keuntungan politik yang egois," kata Lin.

Ia menambahkan bahwa provokasi yang dilakukan segelintir pihak di Filipina justru memperburuk perselisihan antara kedua negara.

"Hal itu malah memperburuk hubungan bilateral, dan pada akhirnya akan membahayakan kepentingan Filipina dan rakyatnya," tegasnya.

Menanggapi langkah tersebut, Departemen Luar Negeri Filipina menyatakan bahwa pemberian sanksi merupakan hak prerogatif Tiongkok. Namun, Manila menilai kebijakan itu sebagai tindakan yang tidak bersahabat dan berpotensi semakin memperumit hubungan bilateral.

"Langkah-langkah tersebut tidak berkontribusi pada pembangunan kepercayaan timbal balik, pengelolaan perbedaan secara bertanggung jawab, atau menciptakan kondisi yang diperlukan untuk keterlibatan konstruktif antara kedua negara kita," kata Pemerintah Filipina.

Teodoro, yang diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. pada Juni 2023, dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap kebijakan Tiongkok, terutama terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan dan isu Taiwan.

Menanggapi sanksi tersebut, Teodoro menegaskan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Ia bahkan menyebut keputusan Tiongkok tersebut menunjukkan bagaimana Beijing memperlakukan pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap kebijakannya.

Sebelumnya, Teodoro pernah menyebut klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan sebagai "fiksi dan kebohongan terbesar". Ia juga secara terbuka mengkritik Presiden Tiongkok Xi Jinping dan para pendukungnya di Partai Komunis Tiongkok atas kebijakan yang disebutnya agresif dan melanggar hukum internasional.