Program Sekolah Gratis di Raja Ampat Tetap Berlanjut di 2026

SORONG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat, Papua Barat Daya memastikan program sekolah gratis di wilayah itu masih tetap berlanjut pada 2026. Hal itu sebagai komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam di Sorong, Minggu (26/7), mengatakan program sekolah gratis menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan daerah, berdampingan dengan program layanan kesehatan gratis.

"Program prioritas kami adalah pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Sekolah gratis ini tetap berlanjut selama kami masih dipercaya memimpin," katanya.

Ia menjelaskan program tersebut mencakup seluruh jenjang pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK).

Menurut dia, pemerintah daerah mengalokasikan tambahan anggaran melalui bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk melengkapi bantuan operasional sekolah (Bos) dari pemerintah pusat.

"Bosda kami sesuaikan dengan jumlah siswa di masing-masing sekolah agar tidak ada lagi pungutan yang membebani orang tua, termasuk biaya-biaya yang selama ini ditarik sekolah," ujarnya.

Selain memberikan Bosda, Pemkab Raja Ampat juga menanggung biaya seragam bagi peserta didik baru jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK sebagai bagian dari implementasi program sekolah gratis.

Orideko menegaskan program tersebut berlaku bagi seluruh sekolah, baik negeri maupun swasta, tanpa membedakan status penyelenggara pendidikan.

"Negeri dan swasta tanpa terkecuali. Kalau masih ada kendala di sekolah swasta, kami minta Dinas Pendidikan menelusuri dan menyelesaikannya sehingga program sekolah gratis benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Ia mengatakan kebijakan itu diambil untuk meringankan beban ekonomi keluarga sekaligus memastikan tidak ada anak usia sekolah yang terhambat memperoleh pendidikan karena keterbatasan biaya.

Selain sekolah gratis, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga mengalokasikan anggaran untuk program beasiswa bagi mahasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

Menurut Orideko, pemerintah daerah akan terus mengevaluasi kebutuhan pendidikan masyarakat, termasuk minat lulusan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga program bantuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Ia berharap kebijakan sekolah gratis dan pemberian beasiswa dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Raja Ampat.