98% Publik Dukung Kendaraan Listrik di Tengah Kenaikan Harga BBM, Asosiasi Dorong Percepatan Transisi.

Kenaikan harga BBM signifikan sekitar 37 persen yang berlaku pada 10 Juni 2026 memperdalam tekanan biaya yang sudah dirasakan sehari-hari oleh pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat. Di saat yang bersamaan, pelemahan Rupiah terhadap dolar AS memastikan bahwa setiap liter BBM impor semakin mahal dalam rupiah, tentu memperbesar beban subsidi yang harus ditanggung APBN. Kondisi ini menciptakan jendela peluang yang mungkin tidak terulang dalam waktu dekat sebagai momentum paling tepat untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik secara masif di Indonesia.

Setiap unit kendaraan listrik yang berhasil beralih hari ini adalah satu unit yang keluar dari ketergantungan pada BBM secara permanen, memperlebar ruang fiskal dan mengurangi eksposur APBN terhadap volatilitas harga energi global. Tekanan ini dirasakan langsung di tingkat rumah tangga sebagaimana hasil riset INDEF (2025) mencatat bahwa hampir 20% pengeluaran rumah tangga dialokasikan untuk kebutuhan kendaraan, mencakup pembelian, perawatan, pajak, dan bahan bakar, menjadikannya komponen pengeluaran yang paling sensitif terhadap perubahan harga energi. Berbagai bentuk dukungan bagi masyarakat di momen ini, ketika tekanan biaya paling nyata dirasakan, akan menghasilkan dampak adopsi yang jauh lebih besar per rupiah yang dikeluarkan negara.

Dalam situasi inilah Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia akan mendukung komitmen Pemerintah dalam mendorong transisi kendaraan listrik dan mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk bersama-sama memanfaatkan momentum ini, merealisasikan berbagai kebijakan untuk memastikan pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik nasional di atas fondasi kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi.

Dukungan Masyarakat Terhadap Kendaraan Listrik di Tingkat Tertinggi

Ajakan ini bukan didasarkan pada asumsi industri semata. Survei Dampak Penggunaan Kendaraan Listrik yang dilakukan Litbang Kompas pada April 2026, melalui wawancara tatap muka di Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar, menemukan dukungan publik yang melampaui ekspektasi dan mengisyaratkan bahwa situasi saat ini adalah kesempatan yang tidak datang dua kali.

Sebanyak 98% responden menyatakan mendukung penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, dan 94,8% setuju bahwa Pemerintah perlu mendorong percepatan transisi ini secara aktif. Tingkat pengenalan publik terhadap kendaraan listrik telah mencapai rata-rata 8,04 dari 10, jauh di atas ambang yang biasanya dibutuhkan untuk mendorong perubahan perilaku massal. Ini bukan hasil dari kampanye kesadaran jangka pendek, melainkan cerminan dari penerimaan sosial yang sudah matang.

Yang lebih signifikan adalah apa yang terjadi di sisi permintaan nyata. Di antara responden yang belum memiliki kendaraan listrik, 81,1% menyatakan bersedia beralih apabila terbukti memperbaiki kualitas hidup mereka dari sisi kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Sementara di antara mereka yang sudah menjadi pengguna, 96,8% bersedia merekomendasikannya kepada orang lain, bukan karena loyalitas merek semata, melainkan karena manfaat yang mereka rasakan langsung yaitu biaya operasional lebih rendah, perawatan yang lebih mudah, dan beban pajak yang lebih ringan. Potensi penghematan ini sesungguhnya sangat besar. Data ITDP yang dipaparkan pada AISMOLI Annual Meeting 2026 menunjukkan biaya operasional motor listrik 74–83% lebih murah dibanding motor bukan listrik, namun persepsi masyarakat terhadap penghematan ini belum sepenuhnya terbentuk karena minimnya pengalaman langsung, menjadikan perluasan akses dan edukasi sebagai agenda yang sama pentingnya dengan keterjangkauan harga.

Temuan tersebut juga mengungkapkan bahwa masyarakat tidak sekadar mendukung secara pasif. Sebanyak 89,2% berharap Pemerintah mewajibkan harga kendaraan listrik rendah emisi menjadi lebih terjangkau, dan 95,8% mendukung Pemerintah mendorong produksi kendaraan rendah emisi yang lebih masif. Lebih dari tiga perempat responden, sekitar 73,5%, percaya bahwa aspirasi masyarakat dapat mendorong Pemerintah bergerak lebih cepat dalam menerbitkan regulasi.

"Hasil survei ini menunjukkan bahwa Masyarakat Indonesia sudah siap, memahami manfaatnya, dan menantikan percepatan transisi energi di bidang transportasi. Bagi Pemerintah, ini jangan diposisikan sebagai beban, melainkan peluang untuk memimpin perubahan yang didukung dan diharapkan oleh mayoritas masyarakat. Efek jangka panjangnya kita akan mengurangi subsidi BBM yang tinggi." — Budi Setiyadi, Ketua Umum AISMOLI.

Dukungan Kebijakan Pemerintah sebagai Salah Satu Katalis bagi Masyarakat

Data wawancara mendalam Litbang Kompas dengan pelaku industri dan unsur Pemerintah menggarisbawahi satu temuan yang strategis, bagi 81,1% calon pembeli yang sudah berniat beralih, kepastian manfaat ekonomi adalah faktor penentu keputusan mereka. Pasar yang luar biasa besar ini, ratusan ribu calon pembeli yang sudah siap secara niat dan keinginan, menunggu sinyal bahwa berbagai program dan instrumen kebijakan yang pro adopsi kendaraan listrik di Indonesia akan hadir secara nyata dan berkelanjutan.

Namun lebih dari sekadar insentif jangka pendek, yang dibutuhkan industri kendaraan listrik adalah ekosistem kebijakan yang stabil dan dapat diprediksi. Kepastian arah kebijakan fiskal dan regulasi dalam jangka menengah dan panjang, mulai dari skema dukungan pembelian, kebijakan perpajakan kendaraan, hingga standar produksi, akan menentukan sejauh mana investasi industri dapat tumbuh secara berkelanjutan. Tanpa konsistensi kebijakan, setiap gelombang adopsi yang terbentuk berisiko terhenti ketika program berakhir atau berganti. Pengalaman negara-negara yang berhasil mempercepat adopsi kendaraan listrik memperkuat hal ini, ITDP dalam paparannya di agenda yang sama mencatat bahwa strategi yang jelas, target terukur, dan komitmen kebijakan lintas sektor menjadi fondasi percepatan adopsi, bukan besaran insentif semata, melainkan kepastian arah yang membuat industri dan konsumen berani bergerak. Dengan konsistensi kebijakan, Indonesia memiliki peluang nyata untuk membangun industri kendaraan listrik yang kompetitif secara global.

Industri telah mempersiapkan diri sepenuhnya. Ketersediaan unit kendaraan terjaga, jaringan distribusi aktif, dan usulan perbaikan teknis telah disampaikan kepada Pemerintah. Yang diperlukan kini adalah regulasi teknis pelaksana jangka pendek yang memberi kepastian segera, seiring dengan komitmen kebijakan jangka menengah yang menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi seluruh rantai pasok industri kendaraan listrik nasional.

"Industri dan konsumen telah menunjukkan kesiapan yang sama. Kini saatnya Pemerintah mengambil peran kepemimpinan, tidak hanya untuk momen ini, tetapi untuk membangun ekosistem kebijakan yang memberi industri kepastian jangka panjang. Kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan adalah fondasi yang memungkinkan investasi tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan manfaat nyata dirasakan masyarakat melalui penghematan biaya transportasi dan peningkatan daya beli."
Hanggoro Ananta Khrisna, Sekretaris Jenderal AISMOLI.