Saat Rupiah Melemah, Pengamat Minta Pemerintah Perketat Fiskal

JEMBER – Disiplin fiskal menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah meningkatnya kebutuhan belanja pembangunan dan ketidakpastian ekonomi global.

Pengelolaan anggaran yang prudent membantu menjaga defisit dan utang pada level yang terkendali, sekaligus memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons guncangan ekonomi jika diperlukan.

Dengan disiplin fiskal yang kuat, kepercayaan investor dapat terjaga dan stabilitas ekonomi makro menjadi lebih kokoh.

Pengamat ekonomi dari Universitas Jember, Jawa Timur, Adhitya Wardhono PhD mengatakan pemerintah perlu memperkuat sinyal disiplin fiskal, terutama terkait defisit, utang, dan kualitas belanja saat rupiah melemah di kisaran Rp18.000 per dolar AS.

"Kemudian belanja pemerintah perlu diarahkan ke sektor produktif yang memperkuat kapasitas ekspor, substitusi impor, energi, pangan, dan produktivitas," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (7/6).

Menurutnya, pelemahan rupiah bukan hanya soal dolar AS yang menguat, namun sinyal bahwa pasar sedang menguji tiga hal yaitu ketahanan eksternal Indonesia, kredibilitas fiskal, dan konsistensi kebijakan moneter.

"Semakin lemahnya rupiah kali ini bukan sekadar fluktuasi harian, namun harusnya dibaca sebagai bagian sinyal bahwa pasar butuh kepastian arah kebijakan," tuturnya.

Nilai tukar pada dasarnya adalah harga yang mencerminkan bagaimana pasar menilai kondisi ekonomi suatu negara. Ketika rupiah melemah secara signifikan meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen dan inflasi masih terkendali di 2,42 persen, terdapat paradoks yang perlu dijelaskan.

Rupiah tetap tertekan menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar likuiditas valuta asing jangka pendek, tetapi juga menyangkut ekspektasi pasar, risiko global, dan persepsi terhadap arah kebijakan domestik.

"Rupiah sempat menyentuh rekor rendah sekitar Rp18.021 pada perdagangan Kamis (4/6). Pelemahan itu terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap perang Iran maupun faktor domestik seperti tata kelola fiskal pemerintah," katanya.

Adhitya menyarankan agar pemerintah juga perlu menjaga komunikasi publik karena pernyataan yang meremehkan pelemahan rupiah dapat memperburuk persepsi pasar.

"Dalam kondisi rupiah tertekan, komunikasi pejabat publik adalah bagian dari kebijakan ekonomi. Pernyataan yang kurang tepat bisa mendapatkan penalti yang lebih mahal daripada intervensi pasar," ujarnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unej itu menjelaskan bahwa kondisi rupiah sudah masuk fase tekanan serius, sehingga pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang memperkuat sinyal disiplin fiskal agar rupiah tidak terus melemah.

"Selama migas masih defisit dan impor energi tinggi, rupiah tetap rentan terhadap kenaikan harga minyak dan gejolak geopolitik," katanya.