Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

DPR Sebut Revisi UU Polri hanya Ubah 8-9 Pasal Saja

10 Rabu, 03 Jun 2026, 03:08 WIB | Oleh: Tim Penulis

Kendati demikian, ia menegaskan penguatan Kompolnas harus disertai dengan batasan yang jelas.

“Kompolnas tidak boleh berubah menjadi penyidik paralel. Kompolnas tidak boleh menentukan tersangka, ­memerintahkan atau menghentikan penyidikan, mengarahkan penahanan atau mengambil alih penilaian objektif,” ­jelasnya.

Dia mengatakan sebagai pengawas eksternal, Kompolnas memiliki fungsi mengawasi tata kelola sekaligus menangani dugaan pelanggaran etik kepolisian. Namun, Kompolnas tidak boleh masuk ke ranah perkara yang ditangani Polri.

“Kompolnas harus kuat melihat sistem, tetapi tidak memegang kemudi perkara. Kompolnas harus kuat memberi masukan kebijakan, tetapi tidak menjadi penyidik bayangan,” kata Fritz.

Terkait penempatan polisi aktif di jabatan sipil, Maradona mengatakan hal ini berkaitan erat dengan fungsi kepolisian harus diatur secara limitatif dalam revisi UU Polri.

Maradona mengatakan ketentuan mengenai jabatan sipil apa saja yang boleh diisi anggota Polri harus diatur secara rinci. “Kalau jabatan yang berkaitan erat dengan fungsi kepolisian ini dia harus dibuat dalam daftar jabatan yang limitatif. Dia tidak boleh terbuka luas. Jadi, seyogianya dalam undang-undang ini diatur misalnya jabatan-jabatan apa di dalam bidang apa yang bisa diisi oleh anggota Polri,” ucapnya.

Menurut dia, setidaknya terdapat tiga fungsi kepolisian, yaitu pemeliharaan ketertiban umum, penegakan hukum, dan pelayanan publik. Fungsi kepolisian terbilang luas sehingga bisa jadi dibutuhkan di bidang-bidang lain.

Oleh karena itu, Maradona menyatakan penugasan polisi aktif pada jabatan di luar institusi Polri yang berkaitan dengan fungsi kepolisian merupakan keniscayaan yang perlu diatur secara jelas, sebagaimana diamanatkan pula dalam putusan MK.

Namun, dalam konteks penugasan polisi aktif di jabatan sipil murni yang tidak berkaitan dengan fungsi kepolisian, Maradona berpendapat ketentuan yang mewajibkan anggota Polri bersangkutan mundur atau pensiun harus dipertahankan. Ant/S-2

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
  • Satgas Penertiban Kawasan Hutan Selidiki Perusahaan AK, Jejak Hubungan dengan Oknum Aparat Didalami
    Ditanya siapa ak itu kq malah balik bertanya? ...
  • Andrea Bocelli Bikin Jakarta Terpukau! Konser Romanza Hadirkan Malam Penuh Keajaiban
    Salut banget dengan konser Andrea Bocelli sangat mengharumkan ...
  • Kapasitas Produksi Menganggur, Industri Didesak Bangkit
    Berita yang sangat melegakan bagi kita yang bergerak ...
Advertisement
Pemerintah Berikan Diskon Tarif Transportasi untuk Libur Nataru 2026/2027

Pemerintah Berikan Diskon Tarif Transportasi untuk Libur Nataru 2026/2027

09 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.